Main Menu

Terbukti Korupsi SKL BLBI, Syafruddin Divonis 13 Tahun Penjara

Iwan Sutiawan
24-09-2018 17:04

Syafruddin mendengarkan vonis hakim. (GATRA/Iwan Sutiawan/awy)

Jakarta, Gatra.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung 13 tahun penjara ‎karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

 

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dengan pidana penjara selama 13 tahun dan pidana denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan," kata Yanto, Ketua Majelis Hakim membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/9).

Majelis menilai terdakwa Syafruddin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi ‎dalam memberikan SKL untuk pemegang saham PT BDNI, Sjamsul Nursalim secara bersama-sama dengan pihak lainnya sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum KPK altenatif pertama.

"Mengadili , menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu," kata Yanto.‎

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis menilai bahwa terdakwa Syafruddin telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yakni Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama. Adapun unsur pasalnya di antaranya adalah barang siapa. Menurut majelis hakim Syafruddin telah terbukti memenuhi unsur ini karena telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ‎jaksa penuntut umum KPK.

"Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung adalah ketua BPPN dan telah membenarkan identitasya sesuai dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Maka dengan demikian majelis hakim berpendapat usur ini sudah terbukti menurut hukum," kata salah satu Anggota Majelis Hakim membacakan pertimbangan hukum.

Majelis hakim juga menyatakan bahwa terdakwa Syafruddin terbukti memenuhi unsur melawan hukum, pasalnya memberikan SKL untuk Sjamsul yang belum menyelesaikan kewajibannya sesuai MSAA yakni soal utang petambak yang telah diungkapkan macet oleh Tim Bantuan Hukum (TBH) sehingga Sjamsul diminta untuk membayar aset pengganti.

‎"Pada intinya Sjamsul Nursalim menyataka bahwa kredit plasma merupakan kredit lancar, tapi setelah dianalisa adalah krerdit macet, sehingga BPPN meminta aset pengganti," ujar anggota majelis haklim.

Majelis juga menyatakan perbuatan terdakwa Syafruddin telah memperkaya orang lain sehingga merugikan keuangan negara ‎sejumlah Rp4,5 triliun. "Unsur merugikan keuangan negara sudah terbukti dan ada pada perbuatan diri terdakwa. Kerugia keuangan negara Rp4,5 triliun sesuai hasil audit BPK," katanya.

‎Kemudian, majelis juga menyatakan bahwa Perbuatan terdakwa melakukan tindak Pidana korupsi dalam perkara ini secara bersama-sama dan telah memenuhi unsur pasal pernyertaan, yakni Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun pihak-pihak yang diduga bersama-sama perlu dibuktikan lebih lanjut.

Sebelum menjatuhkan vonis, majelis hakim menyampaikan hal yang memberatkan ‎dan meringankan bagi terdakwa. Adapun hal memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerimtah yang sedang gencar memberantas korupsi, tidak mengakui perbuatannya, dan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. "Keadaan yang meringankan, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum," kata Anwar, Anggota Majelis Hakim.

‎Atas vonis ini, terdakwa Syafruddin langsung menyatakan banding karena menilai dirinya tidak bersalah dalam perkara ini. Sementara jaksa penuntut umum KPK menyatakan pikir-pikir atas vonis 2 tahun lebih ringan. Jaksa penuntut umum menuntut Syafruddin dihukum 15 tahun penjara dan membayar denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Menurut penuntut umum, terdakwa Syfruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pemberian SKL BLBI ini sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp4,5 triliun lebih sebagaimana dakwaan kesatu.

Jaksa menilai Syafruddin terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
24-09-2018 17:04