Main Menu

Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Digugat Aryaputra Teguharta

didi
24-09-2018 17:36

PT BFI Finance Indonesia Tbk.(Dok. GATRA/awy)

Jakarta, Gatra.com - Sengketa kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI) kembali hangat. Kali ini, PT Aryaputra Teguharta (APT) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada BFIN dan para terhukum -- Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar. Gugatan itu disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PN) Jakarta, Pulogebang, Jakarta Timur, pada Senin (24/9).

 

APT mengajukan gugatan kepada BFI, bersama para terhukum itu yang dituding tidak menghomati dan menjalankan Putusan PK No. 240/2006.

Pasalnya, BFI dan para terhukum lainnya dianggap beritikad buruk dan memang sengaja tidak mau mengembalikan saham-saham milik APT. Padahal mereka wajib membayar uang paksa (dwangsom) lebih dari Rp80 miliar.

Menurut pihak APT, jumlah dwangsom bisa bertambah dan akan tetap dituntut oleh APT sampai dikembalikannya saham sebesar 32,32% oleh BFI dan para terhukum kepada APT.

Asido M Panjaitan dari HHR Lawyers (Kuasa Hukum APT) menegaskan, bahwa dalam gugatan ini, pihaknya akan membuktikan bahwa BFI (termasuk Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar) sejak awal beritikad buruk dan memang tidak mau mengembalikan saham-saham kepada APT. “Walaupun jelas, mereka telah dihukum dan diperintahkan dalam Putusan PK No. 240/2006," ucapnya kepada Gatra.com (24/9).

Dalam gugatannya, APT sangat menyayangkan bahwa walaupun sudah diperingatkan, ternyata terhukum menolak kewajiban hukumnya yaitu dengan tidak mau melaksanakan Putusan PK No. 240/2006. Bahkan, menurut kuasa hukum APT, terhukum secara tidak patut mengatakan dan menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa Putusan PK No. 240/2006 adalah putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap. Tentu saja ini menurut pihak APT, tidak benar.

Selain itu,  APT juga mengajukan fakta bahwa pihak terhukum tidak mau mengembalikan saham-saham milik APT, bukan karena mereka tidak mampu (atau karena mereka tidak menguasai atau tidak mempunyai kendali atau kekuasaan untuk mengembalikan saham tersebut). “Melainkan memang dengan sengaja "tidak mau" mengembalikan saham-saham milik APT tersebut,” ujar Asido.

Sebelumnya, APT melalui suratnya tanggal 4 Juni 2018, telah mengeluarkan somasi terhadap para terhukum untuk membayar kewajiban uang paksa kepada APT.

Namun BFI  menolak membayar karena putusan PK (peninjauan kembali) merupakan putusan yang tidak bisa dieksekusi (non-executable). Dengan demikian BFI, kata kuasa hukum APT, menyatakan putusan tersebut batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum tetap. Alasan BFI, menurut kuasa hukum APT, mengada-ada.

Selmentara itu,  ahli hukum Administrasi Negara sekaligus Rektor Universitas Diponegoro, Semarang, yang bertindak sebagai saksi ahli, Yos Johan Utama,  menyebut apa yang dilakukan terhukum  tidak menghormati putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat di Indonesia (inkracht van gewijsde).



Reporter: Didi Kurniawan

Editor: Aries Kelana

 

 



didi
24-09-2018 17:36