Main Menu

Syafruddin: Sedetik Pun Dihukum Saya Lawan

Iwan Sutiawan
24-09-2018 19:46

Syafruddin Arsyad Temenggung.(ANTARA/re1)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung, mengatakan, lama sebentarnya hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKLB) untuk pemegang saham pengendali BDNI, Sjamsul Nursalim, bukan menjadi ukuran baginya.

 

"Sedetik pun saya dihukum, saya akan banding. Jadi saya enggak perlu konsultasi kepada siapapun karena saya belum medapatkan kedilan dalam proses ini," kata Syafruddin usai divonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/9).

Syafruddin mengklaim bahwa upaya hukum yang diajukannya yakni banding atas vonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan ini bukan hanya menyangkut dirinya semata.

"Saya sangat sedih karena bukan saya dihukum, tapi ada kepastian hukum yang dinodai dalam bangsa ini. Banyangkan, pemberian surat keterangan lunas itu sudah melalui suatu proses yang luar biasa," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah pada tahun 1999 telah memberikan release and discharge (R&D) dan juga tahun 2004 sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2002 serta keputusan KKSK 29 Maret 2001, 17 Maret 2002, 7 Oktober 2002, dan 14 Maret 2004. "Ini bukan saya, saya hanya melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah, saya berikan [SKL]," katanya.

Bukan hanya itu, pemerintah juga pada tahun 2008 telah menyampaikan kepada DPR bahwa pemberian SKL untuk pemegang saham BDNI, Sjamsul Nursalim, sudah selesai dan sesuai ketentuan termasuk ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Jadi saya enggak ngerti apa masalah kita di sini dan bangsa ini dipertaruhkan dengan ketidakpastian hukum. Jadi masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hukum tidak secara arif diikuti dengan masalah-masalah keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan," ujarnya.

Syafruddin juga menyebut vonis ini memberikan efek luar biasa terhadap dunia usaha dan akan menurunkan semangat (demotvasi) dunia usaha untuk menanamkan modal di Indonesia karena tidak adanya kepastian hukum. Pasalnya, sesuatu yang sudah dianyatakan selesai malah dimentahkan lagi.

"Yang selesai dikotak-katik sekarang ini. Ini persoalan besar di bangsa kita, demotivasi terhadap dunia usaha yang jelas akan memberikan dampak," ujarnya.

Terlebih, lanjut Syafruddin, saat ini ekonomi nasional tidak sedang menggembirakan, salah satu indikatornya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) sudah di kisaran Rp15.000. "Nilai tukar kita sekitar Rp15.000 itu sudah harus kita waspadai," ujarnya.

Syafruddin juga mengaku menjalankan tugasnya selaku ketua BPPN sesuai dengan ketentuan dan koridor hukum serta menjadikan bangsa ini keluar dari krisis. Karena itu, ia akan tetap melawan atau melakukan upaya hukum meskipun pengadilan hanya menghukumnya selama satu detik.

"Saya akan perjuangkan, saya akan berjuang sampai pada titik akhirnya. Saya ini bukan hanya bagi diri saya sendiri, ini soal kepastian hukum di bangsa ini yang akan menjadi tolok ukur bagi dunia usaha internasional," ujarnya.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
24-09-2018 19:46