Main Menu

Pemerintah Tak Hadir Saat Masyarakat Dikalahkan Korporasi Besar

Mukhlison S Widodo
24-09-2018 23:58

WALHI memberi konferensi pers mengenai perampasan tanah warga (Dok.WALHI/jh)

Jakarta, Gatra.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi), baru saja menerbitkan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit. 

 

Sektor perkebunan kelapa sawit dinilai beberapa pihak, praktik usaha dan pengolahannya sangat buruk. Kasus perampasan tanah, pencemaran lingkungan hidup, dan bahkan upaya kriminalisasi terhadap pihak yang lebih lemah, seperti masyarakat lokal tidak jarang dilakukan oleh para koorporat demi menebalkan kantong mereka. 

Contohnya seperti yang dialami masyarakat lokal di 8 desa di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu desa Tabiora, Minti Makmur, Rio Mukti, Panca Mukti, Mbulava, Bonemarawa, dan Polanto Jaya. Masyarakat di desa-desa tersebut merasa sejumlah tanah mereka dirampas secara paksa oleh perusahaan perkebunan besar. 

“Barau kakao kami ditebang oleh oknum Brimob dan pihak perusahaan. Lahan cokelat habis di tebang, dirampas, diintimidasi, dan dipukul. Kami di sana, petani diperlakukan seperi binatang. Tidak ada artinya. HAM (Hak Asasi Manusia) itu tidak tau ada dimana,” lirih Jufri seorang petani dari desa Polanto Jaya di konferensi pers yang diadakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) di kantornya di daerah Jakarta Selatan pada Senin (24/9). 

Total luas lahan dari 8 desa tersebut yang dirampas menurut Muhammad Hasan selaku Manager Kajian dan Advokasi Pembela Lingkungan Hidup WALHI di SulTeng terdapat sekitar 2000an hektar. Mirisnya, per hektar tanah mereka hanya dibayar sekitar Rp 1 juga hingga - Rp 3,5 juta saja oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. 

Ketika para masyarakat lokal tersebut melakukan proses perkebunan di lahannya sendiri, mereka dituduh mencuri oleh perusahaan tersebut. Saat ini, 4 warga telah ditangkap dan divonis oleh pengadilan atas tuduhan pencurian dan perusakan lahan. 

“Padahal mereka memegang SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) dan SHM (Sertifikat Hak Milik) atas lahannya sendiri. Oleh perusahaan diklaim secara paksa,” tutur Hasan. 

Dalam proses yang dikatakan perampasan tanah tersebut, HGU (Hak Guna Atas Tanah) yang telah dipegang perusahaan tersebut melalui persetujuan dari pemerintah daerah ternyata tidak diketahui oleh masyarakat sebagai pemilik asli tanah lengkap dengan sertifikat yang mereka miliki. 

“Masyarakat di Kecamatan Rio Pakava itu betul-betul membutuhkan keadilan.” tuntut Jufri. Ia pun mengungkapkan, Hari Tani yang dirayakan Senin ini, merupakan sebuah ironi melihat kondisi petani di Kecamatan Rio Pakava keadaannya masih sengsara. 

Masyarakat setempat pun sudah meminta berbagai bantuan dari berbagai lembaga, di antaranya Kapolres, Kapolda, dan Kapolri bahkan Komnas HAM. Namun sampai saat ini, belum ada tanggapan lebih lanjut atau pun realisasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. 

Tuntutan banding telah diusahakan oleh masyarakat namun proses banding dinilai begitu sulit dan dinilai ada unsur kesengajaan. 

Pihak Pengadilan Tinggi Makassar memberikan batas waktu pengajuan banding dari pertengahan Mei, kemudian pihak masyarakat telah mengajukan sejak 3 Mei.  Namun,  informasi dari Pengadilan yang diterbitkan oleh Jaksa menunjukan pihak masyarakat mengajukan banding terlambat, yaitu 31 Mei. 

Pihak aparat Brimob dan TNI menyisir tanah warga dengan cara intimidasi, beserta pemerintah setempat yang pasif dalam menangani kasus ini diduga ikut kongkalikong dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. 

Untuk itu, Jufri yang saat ini telah mendapatkan vonis penjara 7 bulan juga atas tuduhan pencurian karena panen sawit di lahannya sendiri pun datang ke Jakarta. Sejauh ini, dia sudah menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisium untuk berusaha menuntut keadilan untuk masyarakat di Kecamatan Rio Pakava yang mengalami diskriminasi oleh perusahaan-perusahaan tersebut. 

Dengan adanya Inpres No.8 Tahun 2018 WALHI berharap kasus diskriminasi antara masyarakat lokal dan pihak korporat di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggola, Sulawesi Selatan menjadi kasus pertama yang diselesaikan segera oleh Pemerintah.


Reporter: CH
Editor: Mukhlison

Mukhlison S Widodo
24-09-2018 23:58