Main Menu

Yusril Sebut Vonis Terhadap Syafruddin Aneh

Iwan Sutiawan
25-09-2018 01:04

Yusril Ihza Mahendra (GATRA/Jongki Handianto/jh)

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta terhadap kliennya dalam perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) sangat ganjil alias aneh.

 

Yusril menyampaikan pandangan tersebut usai sidang dengan agenda pembacaan vonis terhadap kliennya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/9). Menurutnya vonis 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan untuk terdakwa Syafruddin itu janggal karena kerugian Rp4,5 trilyun bukan akibat perbuatan kliennya.

Menurut Yusril, kerugian keuangan negara itu terjadi saat penjualan utang petambak oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang menjual utang petambak tersebut senilai Rp220 miliar pada tahun 2007.

Padahal, lanjut Yusril, saat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) akan berakhir masa tugasnya, Syafruddin selaku pimpinan BPPN menyerahkan aset terkait MSAA BDNI Sjamsul Nursalim di antaranya aset berupa utang petambak PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandira sejumlah Rp4,8 triliun pada tahun 2004 kepada Menteri Keuangan (Menkeu). Menkeu kemudian menyerahkannya kepada PT PPA.

"Ya korupsinya terjadi pada 2007. Ketika pada waktu itu diserahkan sama Pak Syafruddin Rp4,8 triliun tapi dijual oleh PPA seharga Rp220 miliar sehingga negara dianggap rugi. Yang jual itu siapa, itu yang saya tidak mengerti," katanya.

Karena kerugian keuangan negara itu terjadi pada tahun 2007 yakni saat aset itu dijual Rp220 miliar dari awalnya Rp4,8 triliun, lanjut Yusril, maka Syafruddin harusnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum.

Terkait hal ini, tim kuasa hukum mapun terdakwa sudah menyampaikan atau menuangkannya dalam pledoi soal tempus delicti berdasarkan fakta dan keterangan saksi maupun ahli di persidangan.

"Lantas tahun 2007 itu yang jual siapa, Syafruddin atau yang lain? Dijawab PT PPA. Kenapa Syafruddin yang dihukum? Pendapat kami begitu, tapi oleh majelis hakim tidak sependapat," katanya.

Yusril mengaku bingung kenapa majelis tidak sependapat dengan alasan dan fakta sidang yang sangat logis serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. "Orang lain yang menjual tapi Syafruddin yang harus dihukum. Kami sangat heran," ungkapnya.

Atas dasar itu, lanjut Yusril, Syafruddin langsung menyatakan banding atas vonis yang baru dibacakan majelis hakim karena hukuman ini jauh dari rasa keadilan dan membuat tidak ada kepastian hukum soal MSAA yang sudah sesuai aturan.

"Pak Syafruddin sudah berkonsultasi dengan kami sehingga walaupun satu hari dihukum tetap akan melakukan perlawanan karena persoalannya adalah persoalan keadilan dan kepastian hukum," katanya.

Sementara Syafruddin mengaku akan melakukan upaya hukum sampai titik akhir dan memperoleh keadilan serta kepastian hukum. Ia tidak menyoal berat atau ringan hukuman, karena ini hanya soal kepasitian hukum dan ketidakadilan.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
25-09-2018 01:04