Main Menu

Kembali Digugat, BFI Finance Dituntut Bayar Kerugian Dividen Rp1,3 Triliun ke Aryaputra Teguharta

didi
26-09-2018 09:21

Ilustrasi (Dok.ShutterStock/AR)

 

Jakarta, Gatra.com - PT. Aryaputra Teguharta (APT) kembali mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap PT BFI Finance Indonesia Tbk (PTBFI/BFIN) dan pihak-pihak terkait lainnya. Mereka dianggap tidak menghormati eksistensi APT sebagai pemilik sah atas 32,32% saham berdasarkan Putusan PK No. 240/2006.

Pasalnya dalam gugatan yang terdaftar, BFIN dituntut untuk membayar ganti kerugian terkait dengan dividen sebesar lebih dari Rp1 triliun.

"Perlu dicatat tuntutan dividen yang digugat di sini hanya sampai dengan tahun buku 2017, artinya argo hitungan kewajiban pembayaran dividen tetap berjalan di masa yang akan datang, dan hak tambahan dividen tersebut akan tetap dikejar sampai kapanpun juga oleh APT," ujar Asido Panjaitan, Partner dari HHR Lawyers selaku kuasa hukum APT, dalam keterangannya kepada Gatra.com, Rabu (25/9).

Dalam gugatannya kali ini, menurut Asido, APT sangat menyayangkan bahwa meskipun sudah jelas salah satu amar Putusan PK No. 240/2006 berisi putusan yang bersifat declaratoir (menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum) yakni APT adalah pemilik sah (lawful owner) atas saham-saham 32,32%. Sebelumnya hal ini sudah pula diperingatkan oleh APT melalui surat somasi tanggal 4 Juni 2018,

"Bahkan (BFIN) secara tidak patut mengatakan dan menyebarluaskan kepada masyarakat bahwa Putusan PK No. 240/2006 adalah putusan yang tidak berkekuatan hukum tetap, yang sudah tentu hal tersebut tidak benar," katanya.

Karenanya dalam gugatan yang didaftarkan pada tanggal 24 September 2018, APT menuntut ganti kerugian total sekitar Rp1,3 triliun.

Selain tuntutan ganti kerugian, APT dalam gugatannya juga menuntut atas perbuatan melawan hukum dari BFIN yang dengan sengaja menghilangkan keberadaan APT sebagai pemilik sah atas 32,32% saham dalam akta-akta Notaris dan anggaran dasar yang selama ini dibuat oleh TBFI.

Padahal akta-akta Notaris tersebut isinya jelas-jelas mengandung cacat material yang tidak mengakui APT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% berdasarkan Putusan PK No. 240/2006.

Karenanya APT menuntut agar beberapa akta-akta yang dibuat Aulia Taufani dibatalkan. Akta-akta itu antara lain, : Akta Nomor: 67 tertanggal 9 Agustus 2006, dan Akta Nomor: 44 tertanggal 7 Mei 2008.

Kuasa hukum APT juga meminta akta yang dibuat Fathiah Helmi juga dibatalkan, antara lain, Akta Nomor: 65 tertanggal 21 Juni 2012, Akta Nomor: 50 tertanggal 23 Juli 2013, dan Akta Nomor: 27 tertanggal 19 September 2014.

"Kami menuntut agar semua akta-akta Notaris dan Anggaran Dasar yang selama ini dibuat oleh PTBFI, yang isinya mengandung cacat material tidak mengakui APT sebagai pemilik sah atas saham-saham 32,32% berdasarkan Putusan PK No. 240/2006,” kata Asido.


Reporter: Didi Kurniawan
Editor: Aries Kelana

didi
26-09-2018 09:21