Main Menu

Kuasa Hukum Eni Sebut Ada Pertemuan Kliennya di Rumah Airlangga

Iwan Sutiawan
26-09-2018 11:56

Eni Maulani Saragih.(ANTARA/re1)

 

Jakarta, Gatra.com - Kuasa hukum tersangka Eni Maulani Saragih, Fadli Nasution, menyebut ada pertemuan di rumah Ketua Umum Partai Golkar, Airlanggar Hartarto yang dihadri kliennya, Idrus Marham, Ketua Fraksi Golkar, Melchias Marcus Mekeng; mantan Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham; serta pemegang saham Blackgold Natural Recourses Limited, Johannes B Kotjo.

"Setelah Pak AH menjadi Ketum Golkar, diadakan pertemuan di rumah pribadi pak AH. Hadir dalam pertemuan itu Pak AH, Mekeng, Idrus, Bu Eni, dan Pak Kotjo," kata Fadli melalui pesan singkat, Rabu (26/9).

Pertemuan tersebut berlangsung sekitar bulan Januari 2018. Namun Fadli enggan menyampaikan lebih rinci soal pertemuan tersebut. Tapi intinya soal kepentingan Kotjo terkait PLTU Riau 1.

"Pastinya kepentingan Kotjo yang dibahas di situ karena belum tuntas kontraknya, mengingat Pak SN [Setya Novanto] sudah tidak lagi ketum Golkar," ujarnya.

Terkait soal proyek PLTU Riau 1 ini, Eni selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI hanya menjalankan perintah Novanto. Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam satu operasi tangkap tangan (OTT) yang juga mengamankan 11 orang lainnya di Jakarta.

Adapun 11 orang lainnya yang sempat ditangkap di antaranya Tahta Maharaya selaku staf dan keponakan Eni, Audrey Ratna Justianty selaku Sekretaris Johannes, M Al Khafidz selaku suami Eni, dan 8 orang terdiri dari sopir, ajudan, staf Eni, serta pegawai PT Samantaka.

Johannes Budisutrisno Kotjo tertangkap tangan menyuap Eni Maulani Saragih sejumlah Rp500 juta untuk memuluskan proses penandatanganan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau 1 2x300 Megawatt (MW).

Pemberian uang sejumlah Rp500 juta itu merupakan pemberian keempat dari Johannes kepada Eni. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5% dari nilai proyek untuk Eni dan kawan-kawannya. Total uang yang telah diberikan setidak-tidaknya mencapai Rp4,8 miliar.

Adapun pemberian pertama yang dilakukan Johannes kepada Eni yaitu pada Desember 2017 sejumlah Rp2 miliar, Maret 2018 Rp2 miliar, dan 8 Juni 2018 sebesar Rp 300 juta.

Eni mengaku penyuapan tersebut berawal dari dikenalkan kepada Kotjo oleh Novanto dan uang yang diterimanya di antaranya Rp2 miliar untuk membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar pada medio Desember 2017. Eni sendiri telah mengembalikan uang Rp500 juta, sementara pengurus Golkar mengembalikan Rp700 juta ke KPK.

Sementara Airlangga belum merespon permintaan konfirmasi dari Gatra.com terkait dengan keterangan kuasa hukum tersangka Eni soal pertemuan tersebut.

KPK menyangka Eni Maulani Saragih selaku penerima suap melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan terhadap Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK kemudian menetapkan Idrus Marham sebagai tersangka setelah mengembangkan kasus ini karena diduga menerima hadiah atau janji sejumlah US$1,5 juta terkait dari proyek PLTU Riau 1 tersebut.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
26-09-2018 11:56