Main Menu

Pemberdayaan Ekonomi Belum Tangkal Ekstrimisme, Ini Sebabnya

Mukhlison S Widodo
26-09-2018 13:33

Ilustrasi.(Shutterstock/re1)

Jakarta, Gatra.com - Penguatan perkonomian di masyarakat yang dilakukan Pemerintah belum efektif mencegah ekstrimisme di Indonesia. Hal ini diungkapkan Direktur Pusat Studi Timur Tengah dan Perdamaian Global (PSTPG), Badrus Sholeh di sela-sela diskusi paralel bertajuk International Conference on Religious Radicalism and Political Violence; Towards Nation-State Building yang dilaksanakan di FISIP Universitas Islam Negeri Jakarta tanggal 25-26 September 2018.

 

Konferensi internasional itu mempresentasikan 61 makalah dalam 12 diskusi paralel. Dalam hal ini Badrus Sholeh memaparkan makalah berjudul ASEAN Regional Forum (ARF) and Counter Violent Extremism Policy in Southeast Asia. 

Lulusan Deakin University, Australia itu menjelaskan pentingnya kerjasama negara-negara di Asia Tenggara dalam mencegah ekstrimisme dengan cara memperkuat masyarakat sipil. “Salah satunya adalah melalui pemberdayaan ekonomi kaum muda yang pernah terlibat dalam aksi ekstrimisme,” tuturnya kepada Gatra.com.

Kenyataan itu diperkuat dengan Polling Gallup 2013 atas ekonomi kaum muda di Asia Tenggara. Polling tersebut merekomendasikan agar pemerintah Indonesia memberikan banyak kesempatan dan peran lebih kuat bagi kaum muda dalam dunia pengembangan ekonomi. 

“Apalagi lebih dari setengah penduduk Indonesia berusia di bawah 30 tahun,” tutur Badrus Sholeh.

 Dalam hal ini, pemerintah sudah melakukan upaya pemberdayaan ekonomi untuk menangkal ekstrimisme. Namun tingkat keberhasilannya dipertanyakan. 

Alasan ini mendorong para peneliti UIN Jakarta menggelar penelitian bertajuk Countering Violent Extrimism for Youth untuk mengevaluasi kinerja pemerintah mengatasi ekstrimisme melalui pendekatan ekonomi.

Penelitian yang didukung Convey Indonesia, United Nation Development Program (UNDP), dan Pusat Studi Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta ini melakukan penelitian lapangan dalam rentang waktu Mei hingga September 2017. 

Penelitian dilakukan oleh sepuluh peneliti lapangan dan lima lembaga partner lokal itu melakukan observasi di lima kota di Indonesia, yaitu di Nunukan-Kalimantan Utara, Poso-Sulawesi Tengah, Solo-Jawa Tengah, dan Lamongan-Jawa Timur, dan Medan Sumatera Utara, dengan lebih dari 100 responden terdiri dari stakeholder, aktivis sosial, hingga mantan terpidana terorisme.

Memang, menurut Badrus Sholeh, hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum muda yang pernah terlibat dalam kasus ekstrimisme cukup terbantu dengan adanya pemberian modal usaha dari pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Hanya saja belum tepat sasaran dan tidak diimbangi dengan pendampingan. “Misalnya di Poso, kami menemukan ada yang mendapatkan bantuan usaha berupa kambing untuk ternak tetapi latar belakang orang yang dibantu ini adalah nelayan, ini kan kurang tepat,” tuturnya. 

Akibatnya program itu mandul, dan bahkan memunculkan kecemburuan antar pemuda. “Pemuda yang tidak terlibat ekstrimisme kan tidak mendapat bantuan modal usaha, tentu ini memunculkan kecemburuan sosial,” lanjutnya.  

Di sisi lain, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil masih kurang. Masalah ekstrimisme  dinilai hanya sebagai tanggung jawab negara tanpa masyarakat sipil. 

Di Medan misalnya, tim peneliti menemukan sebuah pesantren yang didirikan mantan narapidana terorisme yang bertujuan untuk menangkal ekstrimisme. 

Namun dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar peneliti terungkap, bahwa pemerintah daerah tidak mengetahui adanya pesantren tersebut.

Kendala terbesar, menurut Badrus Sholeh, di internal pemerintah masih ada ego sektoral antar kementerian, dan lembaga-lembaga pemerintah dari pusat hingga daerah. Situasi ini yang mengakibatkan pemberdayaan ekonomi di kaum muda kurang efektif tangkal ekstrimisme. 

Hasil riset ini senada dengan laporan The Global Youth Wellbing Index 2017, yang menempatkan Indonesia berada ranking tiga dari bawah dibandingkan negara lain dalam memberikan kesempatan ekonomi bagi kaum muda. “Indonesia jauh tertinggal dibandingkan Singapore, Malaysia, Thailand, dan Filipina” jelasnya.

Karena itu penelitian ini mendorong pemerintah untuk mendelegasikan kepada 32 kementerian dan lembaga pemerintah sebagai upaya menurunkan ego sektoral dengan menggelar Rencana Aksi Nasional (RAN) BNPT 2018. 

“Untuk memperkuat masyarakat sipil, tentu harus mengesampingkan ego sektoral untuk fokus memikirkan kepentingan bangsa dan masyarakat,” pungkasnya.


Reporter: Ade Faizal
Editor: Mukhlison

Mukhlison S Widodo
26-09-2018 13:33