Main Menu

Novanto Sebut Terdakwa Fayakhun Pelit

Iwan Sutiawan
26-09-2018 17:20

Caption Setya Novanto mrnjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun (GATRA/Iwan Setiawan)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar), Setya Novanto, sempat menyebut terdakwa Fayakhun Andriadi yang sempat menjadi anak koleganya di DPR dan partai berlambang pohon beringin ini sangat pelit.

 

"Saya lihat saudara [Fayakhun] ini pelitnya bukan main," kata Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (26/9), saat menjadi saksi untuk terdakwa Fayakhun dalam perkara suap pengurusan anggaran untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Novanto menyampaikan keterangan tersebut menjawab pertanyaan dari salah satu jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengonfirmasi soal bagi-bagi uang untuk Munas Partai Golkar di Bali.

‎Sedangkan saat jaksa mengonfirmasi apakah karena pelit sehingga Fayakhun dipindahkan dari Komisi I DPR RI ke Komisi XI, Novanto membantahnya. "Enggaklah, enggak," kata Novanto diselingi tawa.

Fayakhun sendiri sempat dipindah dari Komisi‎ I menjadi anggota Komisi XI DPR RI. Fayakhun dipindah karena banyak mendapat komplain dari sejumlah petinggi Partai Golkar selama bertugas di Komisi I.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Fayakhun Andriadi menerima suap sejumlah US$11.480 dari suami Inneke Kosherawati yang menajabat ‎selaku Direktur Utama (Dirut) PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

Pemberian uang itu yakni agar terdakwa Fayakhun selaku anggota DPR mengupayakan alokasi penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBN-P tahun 2016.

Atas perbuatan tersebut jaksa penuntut umum mengancamkan pidana kepada Fayakhun Andriadi sebagaimana diatur Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primer.

Adapun subsidernya, pidana sebagaimana Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atas dakwaan ini terdakwa Fayakhun dan tim kuasa hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi atau nota pembelaan sehingga majelis hakim yang diketuai Frangki Tumbuwun memutuskan sidang perkara ini langsung pemeriksaan saksi.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
26-09-2018 17:20