Main Menu

Eni: Sofyan Basir Ingin Fee PLTU Riau 1 Dibagi 3 Sama Rata

Iwan Sutiawan
11-10-2018 18:54

Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih (GATRA/Adi Wijaya/aw)

Jakarta, Gatra.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, sempat mengatakan, bahwa Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero), Sofyan Basir ingin agar fee proyek PLTU Riau 1 dibagi rata dengan Idrus Marham, Sofyan, dan Eni.

 

Eni menyampaikan keterangan tersebut saat bersaksi dalam sidang perkara suap terkait PLTU Riau 1 yang membelit terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (11/10).

Eni menyampaikan keterangan tersebut menjawab pertanyaan salah satu anggota majelis hakim yang mengonfirmasi keterangan saksi dalam BAP 8.2 soal janji Setya Novanto terkait pembagian fee 2,5%.

"Saya mengatakan pada saudara Sofyan Basir, mendapatkan bagian lebih banyak apabila dana tersebut cair, akan tetapi saudara Sofyan Basir menolak, dan mengatakan, bahwa sebaiknya nanti uang tersebut dibagi tiga sama rata antara saya, Sofyan Basir, dan Idrus Marham," kata hakim membacakan BAP.

Eni pun membenarkan bahwa itu keterangannya mengusulkan kepada Sofyan agar mendapat fee lebih besar. Namun Sofyan ingin dibagi tiga sama rata. "Iya betul Pak," katanya.

Saat hakim menanyakan lebih jauh apakah Sofyan sudah menerima fee tersebut dari Kotjo atas perannya dalam proyek PLTU Riau 1, Eni mengaku tidak mengetahui. "Saya enggak tahu," jawabnya singkat.

Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK mendakwa Johanes Budisutrisno Kotjo menyuap Eni Maulani Saragih selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dan Idrus Marham sejumlah Rp4.750.000.000 secara bertahap.

"Memberi atau manjanjikan sesuatu yaitu terdakwa telah memberi uang secara bertahap seluruhnya berjumlah Rp4.750.000.000," katanya.

Kotjo melakukan penyuapan agar Eni membantunya mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 (PLTU MT Riau 1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), BNR Ltd, dan China Huadian Engineering Company Ltd (CHEC Ltd) yang dibawanya.

Jaksa penuntut umum KPK mendakwa Kotjo melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Atau melanggar dakwaan kedua yakni Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.


Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
11-10-2018 18:54