Main Menu

KPK Panggil 9 Saksi Pascageledah 26 Lokasi Terkat Suap dan Gratifikasi Bupati Malang

Iwan Sutiawan
12-10-2018 09:52

Juru bicara KPK Febri Diansyah. (GATRA/Adi Wijaya/awy)

Jakarta, Gatra.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 9 orang saksi untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan suap dan gratifkasi yang membelit Bupati Malang, Rendra Kresna.

 

"Hari ini, setelah KPK lakukan penggeledahan di 26 lokasi sejak Senin (8/10), penyidik mulai mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi di Polres Malang Kota," kata Febri Diansyah, juru bicara KPK di Jakarta, Jumat (12/10).

Adapun 9 orang saksi yang dipanggil untuk menjalani pemeriksaan yakni Sampurno selaku Sekretaris Badan Lingkungan Hidup (BLH), Tridiyah M selaku mantan Kepala BLH, Dwi July selaku Kasubag Keuangan BLH, dan Sophia L selaku Bendahara BLH.

"Riki H dari swasta, Thory S dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), M. imron dari BPKAD, Priyatmoko, dan Cipto Wiyono," kata Febri.

KPK mengingatkan agar saksi-saksi yang dipanggil hadir dan memberikan keterangan sesuai fakta sebenarnya dan seluruh fakta kejadia yang diketahui.

Dalam kasus dugaan suap terkait penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang, KPK menetapkan Rendra Kresna dan Ali Murtopo dari swasta sebagai tersangka.

Rendra Kresna diduga menerima suap dari Ali Murtopo sekitar Rp3,45 miliar terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Disdik Kabupaten Malang tahun anggaran 2011.

KPK menyangka Rendra Kresna selaku penerima suap melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Ali Murtopo selaku pemberi suap, KPK menyangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 juru b atau Pasal 11 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan untuk kasus dugaan grafikasi Rp3,55 miliar, KPK menetapkan Rendra Kresna dan Eryk Armando dari swasta sebagai tersangka. Mereka diduga menerima gratifikasi secara bersama-sama yang diangkap sebagai suap karena berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai Bupati Malang.

Rendra Kresna diduga tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut pada KPK sebagimana diatur di Pasal 16 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Pasal 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Gratifikasi sejumlah Rp3,55 tersebut diduga terkait sejumlah proyek di sejumlah dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. KPK akan terus mendalami dugaan sejumlah penerimaan tersebut dalam proses penyidikan ini.

KPK menyangka Rendra Kresna dan Eryk Armando melanggar Pasal 12B Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
12-10-2018 09:52