Main Menu

Indonesia-Jepang Kerja Sama Bidang Hukum dan HAM

Ervan
12-10-2018 14:52

Penandatanganan kerja sama bidang hukum dan HAM antara Indonesia - Jepang (Dok.Kemenkumham/jh)

 

Jakarta, Gatra.com - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menandatangani Memorandum Kerja Sama (MKS) bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan Kementerian Kehakiman Jepang.

 

“Dengan ditandatanganinya MKS yang dilakukan di Kantor Kementerian Kehakiman Jepang pada 10 Oktober lalu dapat meningkatkan hubungan kerja sama kedua belah pihak di bidang hukum dan hak asasi manusia,” ucap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly, Jumat (12/10).

Penandatangan dilakukan di sela-sela Sidang ke-57 Asian Africa Legal Consultative Organization (AALCO) yang berlangsung di Tokyo, 8-12 Oktober 2018.

“Kerja sama ini meliputi sistem dan operasi terkait imigrasi, penanganan terhadap warga binaan dan penanganan institusional, pengembangan sistem hukum di bidang perdata dan komersial, serta promosi dan perlindungan HAM,” jelas Yasonna.

Di sela-sela perrtemuan, Menkumham juga mengucapkan selamat kepada Takashi Yamashita atas posisi barunya sebagai Menteri Kehakiman Jepang. Ia berharap di bawah kepemimpinan Menteri Kehakiman Jepang yang baru, Takashi Yamashita, hubungan bilateral kerja sama hukum Indonesia-Jepang akan berkembang secara positif.

“Disamping itu dalam bantuan timbal balik Indonesia dan Jepang dapat lebih mengintensifkannya melalui perjanjian Mutual legal Assistance (MLA),” ujar Yasonna.

Menteri Kehakiman Jepang Takashi Yamashita mengungkapkan, MKS ini merupakan kali pertama bagi Kementerian Kehakiman Jepang. “Penandatangan dilakukan bertepatan dengan peringatan 60 tahun hubungan diplomatik bersama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang,” tambah dia.

Dalam penandatangan MKS ini, Menkumham juga mengucapkan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Jepang atas bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala. Termasuk atas bantuan teknis yang telah diberikan Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) dan Ditjen Peraturan Perundang Undangan (PP).

Tak lupa pula Yasonna menyampaikan dukungan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, yang akan diadakan di Kyoto pada 2020 mendatang.


 

Reporter: Ervan Bayu
Editor: Flora L.Y. Barus

 

 

Ervan
12-10-2018 14:52