Main Menu

Kedepankan Kebhinnekaan, Umat Islam Hormati Sidang Ahok

Arif Prasetyo
30-12-2016 16:21

Jakarta, GATRAnews - Babak baru persidangan kasus penistaan agama yang menjerat nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai terdakwa terus bergulir. Setelah Majelis Hakim memutuskan untuk menolak nota pemberatan atau eksepsi dari terdakwa dalam putusan sela di sidang lanjutan Ahok yang digelar di Eks Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/12).


Proses hukum yang tengah berjalan itu harus dihormati. Tak hanya itu, semua pihak diminta menahan diri sehingga tidak memancing pro dan kontra yang mengarah kepada perpecahan bangsa.

Inilah yang diutarakan Pengamat Hukum Pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Prof Suparji Ahmad dalam diskusi "Refleksi Akhir Tahun 2016 Penegakan Hukum dan Proyeksi 2017" di DPR Jakarta, Kamis (29/12) kemarin.


Suparji mengatakan, kasus Ahok merupakan bagian dari proses persidangan bukan karena tekanan massa atau tekanan pejabat publik.
 
Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati proses hukum yang ada dan tidak melakukan intervensi. Karena bagaimanapun, pengadilan yang berhak memutuskan bersalah atau tidak.
 
"Kasus sidang Ahok adalah bagian dari penegakan hukum. Semua pihak harus menahan diri sehingga tidak menimbulkan kontra produktif di masyarakat. Apa pun putusan pengadilan harus dihormati," ujar Suparji.

Turut hadir dalam pembicara anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dan anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi.
 
Suparji menambahkan, kasus yang membelit Ahok ini adalah kasus hukum jangan dikaitkan ke kasus lainnya. Dia pun mengharapkan, masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan.
 
"Kasus Ahok tengah diselesaikan dalam jalur hukum dan semua pihak harus menghormati apapun putusan pengadilan," tambah Suparji.
 
Suparji memberikan apresiasi terhadap Aksi Bela Islam 411 dan 212 yang menuntut Ahok diproses hukum yang berjalan dengan tertib dan damai. Aksi ratusan ribu umat Islam itu tidak membuat sekat-sekat apalagi memecah bela NKRI.

''Islam adalah agama rahmatan lil alamin, tentunya umat Islam menghormati proses hukum. Menjaga keutuhan NKRI, Bhinnekaan Indonesia tetap terjaga,'' pungkasnya.

Senada dengan Suparji, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, penegakan hukum harus berdasarkan hukum yang ada bukan karena pesanan. Kata dia, jika penegakan hukum konsisten dan tidak ada intervensi maka akan berakibat baik untuk sistem hukum di Indonesia.
"Penegakan hukum harus dikuatkan lagi," kata Masinton.
 
Selain masalah hukum, Masinton juga melihat ada indikasi mendiskriditkan pemerintah dengan berbagai cara. Dia mendengar ada paket black isu yang isinya mengenai soal SARA, isu soal PKI yang diindikasi dilakukan sistematis masif dan terencana.
 
Aktivis ‘98 ini menyarankan agar masyarakat jangan memakan isu yang belum jelas kebenarannya dan menelan secara mentah-mentah.

"Ini harus diantisipasi penegak hukum. Agar masyarakat tidak gampang terprovokasi, tidak terpancing isu yang tidak ada data, agar ketentraman dan kerukunan tetap terjaga," tandas Masinton.


Editor: Arief Prasetyo

Arif Prasetyo
30-12-2016 16:21