Main Menu

Menteri Agama: Sertifikasi Khatib dan Dai Belum Diputuskan  

Rosyid
10-02-2017 19:48

Purwokerto, GATRAnews – Menteri Lukman Hakim Syarifuddin menegaskan hingga saat ini pemerintah belum memutuskan soal sertifikasi khatib atau dai. Pernyataan itu untuk menjawab polemik yang berkembang di tengah masyarakat soal wacana sertifikasi yang mengundang pro dan kontra.

Menteri Agama mengakui pemerintah memang menerima sejumlah laporan masyarakat yang ada khatib yang cenderung membesar-besarkan urusan khilafiyah. Dan itu menurut dia meresahkan masyarakat.

“Selain itu adanya khotib yang menyalahkan agama lain, materi khotbah jumat yang berisi kampanye dukungan atau larangan terhadap pasangan calon dalam Pilakada dan khotib shalat jumat yang menyalahkan dasar Negara Indonesia,” katanya, di Purwokerto, Jumat (10/2).

[column_item col="3"]

Baca juga: Legislator PDIP Minta Sertifikasi Khatib Tidak Dipandang Politis

Baca juga: Komisi VIII Cium Aroma Politik Dalam Wacana Standarisasi Khotib[/column_item]Atas dasar itu, pemerintah melalui Kementerian Agama mengumpulkan perwakilan organisasi keagamaan, akademisi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membicarakan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu disepakati akan disusun pedoman khotbah shalat jumat. “Nantinya khotib akan membawakan materi khotbah shalat jumat mana yang boleh,  dan materi yang tidak boleh dilakukan,” ujarnya.

Lukman Hakim mengemukakan, pemerintah akan menyerahkan keputusan penyusunan pedoman khotbah jumat tersebut kepada para ulama. Dengan begitu, khotbah ini bisa diterima oleh umat dan tak meresahkan.

“Untuk para khotib itu sendiri, para khitobah pada sholat jumat, dia ngerti apa yang harus di sampaikan dan mengerti apa yang tidak boleh disampaikan. Minimal begitu, dan itu yang merumuskan adalah para Ulama. Pemerintah hanya sekedar memfasilitasi saja. Sebenarnya yang di inginkan adalah pedoman bersama. Ini mungkin bahasa yang mudah di tangkap,” jelasnya.

Ditegaskan oleh Lukman Hakim, direncakanan setelah penyusunan pedoman bersama khotib shalat jumat, Kementerian Agama juga akan memfasilitasi penyusunan pedoman yang serupa bagi umat agama lain. Dia berharap, penyusunan pedoman itu bisa membuat tempat ibadah menjadi tempat yang aman dan tidak menjadi sumber perpecahan masyarakat yang beraneka ragam. 


Reporter: Ridlo Susanto

Editor: Rosyid

Rosyid
10-02-2017 19:48