Main Menu

Pasal Penodaan Agama Jadi Kajian DPR

Wem Fernandez
10-05-2017 11:51

Ketua DPR RI Setya Novanto (GATRA/Jongki Handianto/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Vonis dua tahun yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, masih menyisahkan polemik di tengah masyarakat. Beberapa media asing, menilai Pasal 156 dan 156 a yang dikenakan pada Ahok jutru mengancam eksistensi demokrasi di Indonesia.

 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Setya Novanto, tidak ketinggalan melayangkan komentar atas putusan kontroversial Ahok. Baginya, apa pun yang diputuskan hakim harus dihormati semua pihak, tidak terkecuali media asing itu.
 
"Kalau masalah media asing itu kan hak daripada media-media yang ada, harus kita hormati kebebasan pers. Mengenai kebebasan media asing, silakan saja mereka menilai, kita juga berikan hal-hal yang penting asal semuanya berdasarkan suatu koridor hukum yang jelas dan tentu apa pun yang dilakukan ini yang terbaik untuk bangsa Indonesia," jelas Setnov di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/5).
 
Sorotan media asing atas pasal-pasal ini juga bukan menjadi acuan agar DPR berinisiatif melayangkan revisi undang-undang tersebut. Ada yang harus dikaji dalam pasal ini agar tidak mengancam eksistensi demokrasi yang ada.
 
"Ya, ini pasal yang tentu apa pun menjadi persoalan-persoalan DPR akan terus mengkaji, hal-hal yang memang bertentangan. Kita akan melakukan suatu revisi dan ini memang DPR sedang merevisi beberapa UU yang terus kita lihat, yang penting bagi Indonesia adalah mengenai kebabasan ini diatur sebaik-baiknya," tegas Ketua Umum Golkar ini.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
10-05-2017 11:51