Main Menu

Hapus Pasal Penodaan Agama Pancing Konflik di Masyarakat

Wem Fernandez
18-05-2017 13:18

Jakarta, GATRAnews - Kontroversi Pasal 156a tentang penodaan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kembali mencuat pasca vonis dua tahun yang dijatuhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebagian kalangan menganggap pasal itu hanyalah "pasal karet" sehingga perlu dihapuskan, sedangkan sisanya menganggap pasal itu harus tetap ada.


Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, jika pasal penodaan agama dihapus justru akan memancing konflik horisontal di masyarakat.

"Persoalan kenapa pasal itu ada, dalam rangka jangan sampai terjadinya konflik horisontal di masyarakat, melakukan pembatasan di bidang agama. Kalau dihapus, apa yang terjadi? Kita menyerahkan peradilan masyarakat. Akhirnya konflik di tengah masyarakat tidak masuk ke ranah hukum," tegas Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/5).

Negara tidak akan hadir dalam persoalan agama jika muncul konflik di masyarakat. Padahal, sambung politisi Partai Gerindra ini, peran negara justru melindungi masyarakat. Jika ada kekurangan dalam pasal itu, maka sebaiknya diperbaiki dan bukan sebaliknya dihapus.

"Kalau dicabut ya membuat perbedaan semakin tajam, akhirnya peradilan jalanan, kecenderungan mayoritas terhadap minoritas, apa yang terjadi? Kita harus memilih, saya memilih yang ada saja, kekurangan diperbaiki, gitu loh!" kata Desmond.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
18-05-2017 13:18