Main Menu

Hendardi: Sebelum Pemidanaan, Sukmawati Harus Ditegur

Iwan Sutiawan
04-04-2018 12:28

Ketua SETARA Institute Hendardi (Dok. Gatra/Dharma W/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Ketua SETARA Institute, Hendardi, berpendapat bahwa proses hukum terhadap Sukmawati Soekarnoputri atas puisi "Ibu Indonesia" harus dilakukan secara bertahap, termasuk harus memberikan peringatan dan teguran kepada yang bersangkutan.

"Perlu diingat oleh semua pihak, bahwa due process of law tuduhan kasus-kasus penodaan agama, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 sebagai genus Pasal 156a KUHP, musti dilakukan secara bertahap, dengan peringatan dan teguran," kata Hendardi di Jakarta, Rabu (4/4).

Langkah tersebut harus ditempuh, lanjut Hendardi, karena pilihan pemidanaan adalah opsi terakhir yang bisa ditempuh setelah proses klarifikasi itu dilakukan dan peringatan diabaikan.

Puisi Sukmawati yang memuat kata 'azan' dan 'cadar' menjadi kontroversi. Bahkan, sudah ada pihak yang melaporkan Sukmawati ke kepolisian atas dugaan melanggar pasal penodaan agama.

Sama seperti pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), niat jahat (means rea) dan konteks di mana Sukmawati menyampaikan puisi itu bisa saja menjadi argumen hukum, bahwa puisi itu bukanlah bentuk penodaan agama melainkan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat setiap warga.

Namun, karena rumusan delik penodaan agama yang absurd tolok ukurnya, maka pihak lain yang tidak sependapat kemudian mempersoalkannya dengan dalil penodaan agama. Meskipun dalam disiplin HAM tidak dikenal istilah penodaan agama.

"Kalau kita baca substansi puisi Sukmawati secara jernih, sebenarnya tidak ada substansi yang benar-benar bermasalah dari sisi SARA. Puisi Sukmawati yang sangat verbalis itu merupakan ekspresi seni yang memiliki derajat kebenaran faktual memadai, karena justifikasi faktualnya sebenarnya memang ada," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dalam situasi sosial yang terbelah, ungkap Hendardi, isu semacam ini menjadi pemantik yang efektif untuk kembali membelah masyarakat. Apalagi di tengah kontestasi politik Pilkada 2018, Pileg, dan Pilpres 2019. Politisasi dipastikan akan menguat.

Agar tidak menguras energi publik dalam kontroversi ini, klarifikasi yang dilakukan keluarga Soekarno pada Selasa kemarin (3/4) diharapkan bisa meredakan situasi, jika diperlukan Sukmawati juga bisa memberikan penjelasan. Sementara, atas pengaduan yang sudah disampaikan, secara prosedural biarkan polisi bekerja memproses laporan yang sudah masuk tanpa perlu tekanan yang sarat motif politiknya.

Pelaporan Sukmawati juga mempertegas momentum bahwa kita harus segera mereformasi hukum penodaan agama dalam sistem hukum Indonesia. Sehingga ada batasan jelas ihwal penodaan agama yang selama ini sering mengkriminalisasi kebebasan ekspresi warga.


Editor: Iwan Sutiawan

Iwan Sutiawan
04-04-2018 12:28