Main Menu

Perpanjangan Sertifikat Halal Ke LPPOM MUI atau BPJPH?

Rosyid
16-04-2018 13:51

Ilustrasi Label Halal. (Dok. GATRA/FT02)

Jakarta, Gatra.com- Kewajiban (mandatory) sertifikasi halal semakin dekat, yakni 17 Oktober 2019. Kewajiban itu merupakan amanat Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang disahkan 17 Oktober 2014.

Seperti diketahui, berdasarkan UU itu mekanisme pengajuan sertifikat halal dilakukan oleh Pelaku Usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) . Selanjutnya, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Adapun pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal Produk dilakukan oleh Auditor Halal di lokasi usaha pada saat proses produksi.

Selanjutnya, LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalal produk kepada BPJPH untuk disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna mendapatkan penetapan kehalalan produk.

MUI akan menggelar Sidang Fatwa Halal untuk menetapkan kehalalan Produk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produkd ari BPJPH itu. Keputusan Penetapan Halal Produk akan disampaikan MUI kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Untuk menjalankan amanat UU itu perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Jaminan Produk Halal sebagai peraturan pelaksana undang-undang. Karena PP belum siap seluruh infrastruktur dibawahnya juga belum bisa bekerja sempurna.

"Kondisi seperti ini menunjukan kurang seriusnya perhatian Pemerintah terhadap industri halal, dan ketersediaan produk halal, sesuai harapan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama terlihat gamang untuk melaksanakan Sistem Jaminan Halal sesuai perintah Undang-Undang," kataH. Ikhsan Abdullah, S.H., Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch lewat keterangan resmi yang diterima Senin (16/4).

Menurut Ikhsan, sampai saat ini belum satu pun Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang mendapatkan akreditasi dari BPJPH dan MUI, karena syarat terbentuknya LPH harus terlebih dahulu memiliki auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI. Dan 1700an Auditor Halal yang ada saat ini dimiliki LPPOM MUI.

"BPJPH dan MUI hingga kini belum rampung merumuskan standar akreditasi bagi LPH dan Sertifikasi bagi Auditor halal pasca diundangkannya UUJPH, " tambahnya.

Ikhsan berharap kondisi ini tidak menimbulkan keraguan bagi dunia usaha yang akan mengajukan permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal. "Perlu diberikan kepastian permohonan dan perpanjangan sertifikasi halal diajukan kepada LPPOM MUI ataukah ke BPJPH? Sementara kewajiban (mandatory) sertifikasi semakin dekat, yakni 17 Oktober tahun 2019," tegas Ikhsan.


Editor: Rosyid

Rosyid
16-04-2018 13:51