Main Menu

BAZNAS Bahas Zakat di Sidang PBB

Rosyid
24-04-2018 18:30

Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, sebagai pembicara pada side event Economic and Social Council (Ecosoc) PBB (Dok. BAZNAS/yus4)

Jakarta, Gatra.com - Badan Amil Zakat (BAZNAS) mengampanyekan kehebatan zakat di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan memperkenalkan “inklusi zakat” (zakat inclusion) sebagai solusi masalah ekonomi dan sosial global.

Hal itu mengemuka saat Wakil Ketua BAZNAS, Dr. Zainulbahar Noor, SE, M.Ec, tampil mewakili Ketua BAZNAS, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA, CA, sebagai pembicara pada side event Economic and Social Council (Ecosoc) PBB, di Kantor Pusat PBB, New York, Amerika Serikat (AS), Senin (23/4/2018) waktu setempat.

“BAZNAS memperkenalkan ‘zakat inclusion’ yang kita yakini pertama di dunia dan telah diluncurkan Presiden Jokowi pada Juni 2017 atau bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan dalam format ‘payment of zakat through branchless banking syatem’ atau agen Laku Pandai ( Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Ini yang bersama Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York kita kampanyekan pada IDB, UNDP dan PBB,” kata Dr. Zainulbahar Noor. Mantan Dubes RI Untuk Yordania ini berharap Presiden Jokowi juga meluncurkan pendirian Bank Wakaf Ventura yang digagas Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Menurut dia, hal tersebut untuk semakin mempertegas bahwa Indonesia leading dalam ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam keteranga press yang diterima Gatra.com, Selasa (24/4), mantan Dirut Bank Muamalat ini menambahkan, setelah menghadiri Forum Ecosoc PBB, BAZNAS akan melakukan pembicaraan dengan Lembaga Program PBB untuk Pengungsi Palestina atau United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA), terkait zakat untuk pengungsi Palestina pada 27-28 April 2018.

Zainul menjelaskan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro menjadi pembicara kunci pada diskusi panel bertema "Ecosoc Forum on Innovative Financing for SDGs: The Role of Islamic Finance" itu.

Kegiatan tersebut diselenggarakan Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di PBB, bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IDB), Pemerintah Bangladesh dan Lembaga Program Pembangunan PBB atau United Nations Development Programme (UNDP).

Menurut Zainul, sebagai salah satu dari dua keynote speakers, Prof Bambang Brodjonegoro menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara pertama di dunia yang menerbitkan green sukuk untuk program-program SDGs.

Dia menjelaskan, zakat adalah instrumen keagamaan yang merupakan kewajiban dan kesediaan 1,8 miliar penduduk Muslim global atau 25 persen dari total jumlah penduduk dunia. Ini potensi finansial yang luar biasa untuk pengentasan kemiskinan dengan skala internasional.

Apalagi BAZNAS-UNDP telah memulai hal itu melalui proyek PLTMH untuk kaum dhuafa di Jambi senilai 350.000 dolar AS dari BAZNAS dan pendanaan lainnya oleh UNDP yang mereka peroleh dari Global Environment Fund (GEV).

Kerja sama juga akan dilakukan untuk pemberdayaan nelayan miskin melalui program Zakat Community Development (ZCD) seperti yang telah diimplementasikan di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah; Langkat, Sumatera Utara serta ZCD untuk suku terasing dan sebagainya.

Editor: Rosyid

Rosyid
24-04-2018 18:30