Main Menu

Puskas BAZNAS Rilis Perhitungan Had Kifayah Untuk Indonesia

Rosyid
23-05-2018 21:07

Diskusi publik tentang perhitungan had kifayah yang dilakukan Puskas Baznas, Jaķarta. (Dok.Baznas/FT02)

Jakarta, Gatra.com - Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS) merilis hasil perhitungan had kifayah untuk Indonesia. Selama ini Indonesia belum pernah memiliki nilai had kifayah yang terukur dengan jelas dan objektif. Karena itu, kajian had kifayah yang dilakukan Puskas BAZNAS dapat dijadikan acuan dalam penyaluran zakat di Indonesia.

Had kifayah adalah batas minimal untuk menetapkan seseorang/leluarga menjadi mustahik atau penerima zakat. Batas minimal ini dihitung sesuai kondisi wilayah dan sosio-ekonomi setempat.

Penilaian yang dilakukan untuk menentukan batas kecukupan had kifayah meliputi tujuh dimensi. Yaitu, makanan, pakaian, tempat tinggal dan fasilitas rumah tangga, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

“Ketujuh dimensi ini didasarkan pada analisis kebutuhan hidup layak dalam perspektif maqasid syari’ah. Nilai had kifayah ditentukan per keluarga, dengan asumsi rata-rata setiap keluarga terdiri atas empat orang yakni suami, istri, satu anak usia sekolah dasar (SD), dan satu anak usia sekolah menengah pertama (SMP),” kata Direktur Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), Irfan Syauqi Beik di Jakarta, Rabu (23/5).

Asumsi jumlah rata-rata anggota keluarga ini berdasarkan survei yang telah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan penentuan tingkat pendidikan mengacu pada peraturan wajib belajar yang telah ditetapkan pemerintah.

Irfan menjelaskan di negeri jiran, Lembaga Zakat Selangor (LZS) Malaysia telah lama menggunakan standar had kifayah (HK) ini sebagai dasar penyaluran zakat di wilayah setempat. Meski demikian, terdapat perbedaan metode penghitungan antara HK di kedua institusi tersebut. “LZS menghitung HK berdasarkan jumlah pengeluaran setiap keluarga, sedangkan metode yang digunakan Puskas BAZNAS adalah dengan memperhitungkan biaya dasar yang dibutuhkan sebuah keluarga untuk bertahan hidup,” ujar Irfan.

Hasil penghitungan HK menunjukkan bahwa rata-rata had kifayah di Indonesia mencapai Rp 3.011.142 per keluarga per bulan. Sedangkan had kifayah per orangan mencapai angka Rp 772.088 per kapita per bulan. Tiga provinsi yang memiliki nilai HK terendah adalah Sulawesi Tengah (Rp 2.844.637/keluarga/bulan), Jambi (Rp2.833.264/keluarga/bulan) dan Jawa Tengah (Rp 2.791.147/keluarga/bulan).

Sementara tiga provinsi yang memiliki nilai HK tertinggi adalah Papua Barat (Rp 3.317.964/keluarga/bulan), Papua (Rp 3.340.837/keluarga/bulan) dan Nusa Tenggara Timur (Rp 3.363.105/keluarga/bulan).

Berdasarkan kajian had kifayah ini, rekomendasi penyaluran zakat dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yaitu pertama, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Artinya, bantuan zakat yang bersifat karitatif dan kedaruratan (pendistribusian) diberikan kepada mustahik fakir dan miskin yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Yakni, mereka yang berpenghasilan lebih kecil dari had kifayah (

Kedua, mustahik yang memiliki penghasilan sama atau melebihi angka HK namun masih di bawah nishab zakat (yaitu antara Rp 3.011.142 hingga Rp 4.160.000 per keluarga/bulan), maka difokuskan kepada kegiatan yang bersifat produktif (pendayagunaan), seperti program kewirausahaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam keterangan resminya, anggota BAZNAS Ir. Nana Mintarti, MP, menjelaskan, rekomendasi penetapan mustahik untuk program pendistribusian dan pendayagunaan berbasis nilai had kifayah ini, masih bersifat terbuka, tergantung dari tempat dan kondisi mustahik berada.

Dalam menentukan setiap kategori mustahik diperlukan penilaian lebih jauh dan komprehensif, dengan memperhatikan instrumen-instrumen lain seperti Indeks Zakat Nasional (IZN) dan Indeks Desa Zakat (IDZ) yang telah ditetapkan BAZNAS.

Nana mengapresiasi kajian Puskas ini sebagai bagian dari terobosan dan inovasi kebijakan BAZNAS sekaligus menunjukkan semakin pentingnya research-based policy dalam pembangunan zakat nasional saat ini. “Semoga masyarakat menjadi semakin teryakinkan pada komitmen BAZNAS untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan zakat di Tanah Air”, kata Nana.



Editor: Rosyid

Rosyid
23-05-2018 21:07