Main Menu

Megawati Gunakan Sisa Dana Haji, PDIP: SDA Fitnah

Wem Fernandez
09-09-2015 16:31

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Jakarta, GATRAnews-Ketua Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) Arteria Dahlan menyayangkan pernyataan terdakwa Suryadharma Ali (SDA). Mantan Menteri Agama ini melontarkan saat terdakwa kasus korupsi kuota haji di Pengadilan Tipikor, Jakarta.


SDA menyebutkan bahwa Megawati menggunakan sisa kuota haji. "Ini fitnah dan keji sekali. Ibu Mega dan Pak Taufik memang naik haji tapi ya melalui travel dan tidak ada perlakuan khusus. Pahami karakter Ibu Mega bukan pengemis apalagi gemar menggunakan fasilitas," tegas Arteria saat dihubungi wartawan, Rabu (9/9).

Lebih lanjut Arteria menambahkan, orientasi Megawati ke Tanah Suci hanya semata-mata untuk ibadah bukan urusan yang lain. Pun jika menggunakan sisa kuota haji, hal itu tanpa sepengetahuan Mega.

"Seperti teman-teman media yang mau naik haji, kita kan tidak tanya bahkan tidak ngerti kuota-kuotaan. Yang penting bisa ibadah dan asumsinya travel yang urus sudah melakukan prosedur yang benar," imbuh Anggota Komisi II DPR ini.

Sementara itu menurut Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan DPP PDI-Perjuangan, Hamka Haq terdapat mekanisme dalam penyaluran kuota haji. Misalnya, Indonesia pada 2012 atau 2013 dapat kuota 240.000 jamaah, ternyata hanya 236.000 yang melunasi. Sehingga ada sisa 4.000 dimanfaatkan yang kemudian diserahkan ke Pelaksana Haji ONH Plus yang mungkin dapat diisi oleh jamaah mereka yang siap bayar.

Dari situlah, sambung Hamka, Perusahaan ONH Plus menawarkan calon jamaahnya yang belum dapat giliran tahun itu tapi siap bayar untuk memenuhi kuota haji Indonesia.

 "Jadi kasusnya bukan menyangkut jamaah yang gunakan kuota naik haji seperti Ibu Mega, Amien Rais atau Karni Ilyas. Sebab jamaah seperti mereka tetap bayar BPIH via Perusahaan ONH Plus dengann mahal. Bahkan ada yang sampai Rp80-100 juta," kata Hamka Haq.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR ini, segi mekanisme serta kebijakan penetapan kuota haji tidak ada masalah.

"Mugkin masalahnya timbul kalau jatah itu ditawarkan ke ONH Plus secara tidak adil atau Kemenag mengalihkan ke ONH Plus dengan cara kongkalikong dengan perusahaan ONH Plus," ujar Hamka.

Jadi kesalahan SDA, lanjut Hamka, mungkin tidak pada pemanfaatan kuota yang tidak laku itu tetapi mungkin pada cara transaksinya dengan para pengusaha Travel ONH Plus.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
09-09-2015 16:31