Main Menu

Setujui Kenaikan Tunjangan DPR, PDIP: Menkeu Harus Dikritik

Ervan
17-09-2015 18:07

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (GATRAnews/Erry Sudiyanto)

Jakarta, GATRAnews - Pemerintah telah menyetujui usulan tunjangan untuk wakil rakyat, meskipun hanya sebagian. Menanggapi hal tersebut, Politisi PDIP Masinton Pasaribu menekankan pemerintah dalam hal ini Menkeu Bambang Brodjonegoro harus memiliki sensitifitas atas kondisi ekonomi saat ini.

 

"Jangan semua usulan diterima begitu saja. Ini juga Menkeunya harus dikritik," cetus Masinton di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis ( 17/9)

 

Menurut Anggota Komisi III DPR ini, Menteri Keuangan jangan melakukan pemborosan anggaran dengan meloloskan usulan tersebut.

 

"Jangan juga kemenkeu kontribusi terhadap penggunaan pemborosan anggaran. Menkeu nggak benar juga dia meloloskan. Kita yang disalahkan," ungkapnya.

 

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu:

1. Tunjangan kehormatan

a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 11.150.000, disetujui Rp 6.690.000.

b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 10.750.000, disetujui Rp 6.460.000.

c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 9.300.000, disetujui Rp 5.580.000.

 

2. Tunjangan komunikasi intensif

a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp 18.710.000, disetujui Rp 16.468.000.

b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp 18.192.000, disetujui Rp 16.009.000.

c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 17.675.000, hanya disetujui Rp 15.554.000.

 

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan

a. Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 7.000.000, disetujui Rp 5.250.000.

b. Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp 6.000.000, disetujui Rp 4.500.000.

c. Anggota: DPR mengusulkan Rp 5.000.000, disetujui Rp 3.750.000.

 

4. Bantuan langganan listrik dan telepon

a. Listrik : Usulan DPR RI : Rp 5.000.000, disetujui Rp 3.500.000

b. Telepon : Usulan DPR RI: DPR RI Rp 6.000.000, disetujui Rp 4.200.000 


Reporter: Ervan Bayu

editor: Dani Hamdani

 

 

Ervan
17-09-2015 18:07