Main Menu

PKS Minta Pemerintah Tak Longgarkan Aturan Larangan Minuman Beralkohol

Ervan
22-09-2015 15:56

Minuman keras (ANTARA/Reno Esnir)

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya pelonggaran penjualan minuman beralkohol (minol) atau bir akibat beleid Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang memberi keleluasaan daerah untuk menetapkan lokasi penjualan minol. Ketentuan soal penjualan bir ini masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket kebijakan ekonomi Pemerintah mengatasi krisis.

 

 

"Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di minimarket-minimarket. Aturan ini pun dinilai masih longgar karena penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap diperbolehkan," kata Jazuli Juwaini, dalam keterangan persnya, Selasa (22/9).

 

Dengan adanya relaksasi dan deregulasi, lanjut Jazuli, dikhawatirkan penjualan minol di daerah-daerah semakin longgar. Menurutnya, jangan sampai karena daerah diberi keleluasaan menetapkan lokasi penjualan, lalu minol menjadi lebih mudah diperoleh atau bahkan bebas dijual karena karakteristik daerah tertentu.

 

Lebih jauh Jazuli menambahkan, Fraksi PKS sangat menyayangkan jika hanya karena alasan ekonomi, investasi, atau menggenjot pariwisata sampai melonggarkan aturan penjualan minol.

 

Jazuli menegaskan, apapun alasannya minol bisa merusak generasi bangsa. "Kita memahami pemerintah butuh pendapatan, tapi jangan hanya karena itu lalu abai terhadap kerusakan  generasi," ujar anggota Komisi III DPR RI itu.

 

Itulah sebabnya, lanjut legislator dari dapil Banten ini, peredaran minol perlu diatur dan ditertibkan dengan ketat di Indonesia, tidak bebas seperti di beberapa negara barat. "Negara kita adalah negara pancasila yang menghormati sendi-sendi agama, pengaturan ketat peredaran minol tentu sangat dibenarkan," tutur Jazuli.

 

Kemendag mengeluarkan paket deregulasi pengaturan penjualan minol dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan atau memberi izin soal tempat penjualan bir di daerah masing-masing, namun tak berlaku untuk di minimarket.

 

Dalam paket deregulasi, terdapat revisi Peraturan Dirjen (Perdirjen) Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015, yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.


Reporter: Ervan Bayu

 

 

Ervan
22-09-2015 15:56