Main Menu

Hidayat Nur Wahid: Harus Berjamaah Tolak Revisi UU KPK

Ervan
07-10-2015 14:56

Hidayat Nur Wahid (GATRA/Ardi Widi Yansah)

Jakarta, GATRAnews - Jelang Sidang Tanwir di Manado, Sulawesi Utara, 28 - 31 Oktober 2015, Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) melakukan audensi dengan Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. Kedatangan delegasi IMM yang dipimpin oleh Abdul Rahman itu diterima oleh Hidayat Nur Wahid di ruang kerjanya, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10).

 

Dikatakan oleh Abdul Rahman bahwa dalam Sidang Tanwir nanti akan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh pengurus. Dalam kesempatan itulah, Abdul Rahman mengundang Hidayat Nur Wahid dalam Sidang Tanwir. "Kami mengundang bapak hadir dalam Sidang Tanwir selain untuk menutup acara sekaligus memberi pembekalan," ucap Abdul Rahman.


Dalam kesempatan itu, Abdul Rahman mengungkapkan bahwa pengurusnya baru saja mengikuti Training of Trainers 4 Pilar MPR. "Ini bukti kami ikut mensosialisasikan 4 Pilar," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ity. Disebutkan dalam acara itu ada pelajaran yang bisa diambil yakni kebersamaan.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Nur Wahid merasa senang dikunjungi pengurus IMM. Dikatakan, dalam isu politik yang sedang hangat, diharapkan aktivis IMM perlu responsif dalam masalah kebangsaan dan keumatan. Isu yang baru saat ini diungkapkan oleh Hidayat Nur Wahid soal adanya keinginan revisi undang-undang KPK oleh DPR.

Menanggapi hal demikian, Hidayat Nur Wahid mengajak IMM untuk mengkritisi. Dirinya dengan tegas menolak upaya revisi itu. "Kalian juga harus berjamaah menolak revisi itu," ujarnya.


Dalam revisi itu ada keinginan DPR untuk membatasi masa KPK selama 12 tahun. KPK sebagai lembaga adhock memang diakui oleh Hidayat Nur Wahid. Namun dirinya dengan tegas mengatakan, adakah jaminan dari Polisi dan Kejaksaan bisa siap dan proffesional dalam memberantas korupsi setelah KPK tidak ada.

Hidayat mengharap DPR lebih fokus saja bekerja pada masalah legislasi yang lain saja. Diakui saat ini produktifitas legislasi DPR masih rendah. Bagi Hidayat seharusnya KPK dikuatkan dengan kondisi KPK bisa bekerja secara independent dan proffesional.

Tak hanya itu juga diharapkan pentingnya semangat koordinasi kerja antara Polisi dan Kejaksaan. Dari koordinasi inilah maka pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara simultan. Dikatakannya korupsi di Indonesia sudah demikian parah, dari ujung ke ujung wilayah dan tempat. "Untuk itu juga penting penguatan Kejaksaan dan Kepolisian," tegasnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur Hidayat   

Berita Terkait:

Ini Pasal-Pasal Dalam Revisi UU, yang Mengebiri Kewenangan KPK

Draf Revisi UU: KPK Cuma Bisa Usut Kasus Diatas Rp 50 Miliar

Hidayat Nur Wahid: Harus Berjamaah Tolak Revisi UU KPK

Indriyanto: Revisi UU Amputasi Wewenang Khusus KPK

SP3 Bukan Karakter KPK

Ervan
07-10-2015 14:56