Main Menu

Jika Ada Revisi UU KPK, Demokrat Ingin Pasal yang Perkuat KPK

Ervan
12-10-2015 11:22

Komisi Pemberantasan Korupsi (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Partai Demokrat menjadi salah satu partai yang menolak revisi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Waketum Demokrat Agus Hermanto mengatakan apabila benar nantinya revisi UU KPK menjadi terealisasi, pihaknya sudah memiliki cara agar lembaga antirasuah tidak menjadi loyo akibat pelbagai kewenangannya dibatasi akibat revisi tersebut.

"Seandainya memang benar nanti UU KPK direvisi. Maka kami akan mengusulkan pasal per pasal yang akan memperkuat KPK bukan malah melemahkan KPK," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Senin (12/10).

Pasal per pasal yang akan diusulkan tersebut, kata Agus, yaitu  akan meliputin bahwa KPK akan lebih kuat di bidang penindakan dan juga akan mengusulkan KPK diberikan masa berlaku 12 tahun atau yang tertuang dalam Pasal 5 draft revisi UU KPK atau dengan kata lain berbanding terbalik dengan pasal-pasal yang dianggap melemahkan KPK.

"Kita menganggao revisi UU tidak perlu dan tidak mendesak. Demokrat pasti akan mengajukan usulan pasal yang intinya memperkuat KPK. Pasal pendukung KPK yang menguatkan di bidang penindakan," ucap Wakil Ketua DPR ini.

Namun, Wakil Ketua DPR ini juga belum dapat memastikan apakah akan menggandeng fraksi lain yang menolak, seperti Fraksi Gerindra dan Fraksi PKS untuk bahu membahu menolak UU KPK direvisi. 

"Proses (revisi UU KPK) ini kan belum resmi sikap Fraksi-fraksi ya. Ini kan masih sebatas anggota per anggota. Yang penting seandainya memang terjadi, Demokrat pasti akan mengusulkan pasal per pasal yang akan menguatkan KPK," tuturnya.


Reporter: Ervan Bayu    

Editor: Nur Hidayat

Ervan
12-10-2015 11:22