Main Menu

Mendagri: Pergub Pembukaan Lahan Harus Direvisi

Wem Fernandez
27-10-2015 17:55

Peraturan Gubernur Kalteng tentang Pembakaran Lahan (Dok GATRAnews)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai Perda atau Pergub yang mengatur tentang pembukaan lahan dengan menggunakan pembakaran hutan merupakan peraturan 'kuno' yang harus segera diubah. Kepala Daerah maupun Gubernur harus merevisi peraturan tersebut.


"Dengan adanya keputusan presiden, gubernur merevisi ulang, Perda, Pergub yang menyimpang pada sikap pemerintah," tegasnya saat ditemui wartawan di kompleks PTIK, Jakarta Selatan, Selasa (27/10).

Ditanya lebih lanjut apakah Pergub tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH)? Menurut politisi PDI Perjuangan, pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

"Bisa lewat Perpu usulan ke kementerian mengubah. Semangatnya sama, bagaimana mencari celah, misalnya tanah gambut, kalau belum ada izin, stop. Kalau sudah ada izin, tinjau kembali. Kalau soal UU bahas di DPR," ujar Tjahjo.

Sebelumnya, muncul Pergub Kalteng Nomor 15/2010 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 52/2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat memasukkan izin pembukaan lahan dengan pembakaran. Izin pembakaran itu dikeluarkan mulai dari gubernur sampai tingkat terendah, Ketua RT.

Berikut isi dari peraturan tersebut:

Pasal 1 Mengubah ketentuan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dan pekarangan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

(2) Pejabat yang berwenang memberikan izin adalah Bupati/Wali Kota.

(3) Kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dengan luas lahan di bawah 5 Ha, dilimpahkan kepada:
a. Camat, untuk luas lahan di atas 2 Ha sampai dengan 5 Ha;
b. Lurah/Kepala Desa, untuk luas lahan di atas 1 Ha sampai dengan 2 Ha;
c. Ketua RT, untuk luas lahan sampai dengan 1 Ha (4)

Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama:
a. Tingkat Kecamatan maksimal 100 Ha atau;
b. Tingkat Kelurahan/Desa maksimal 25 Ha.

Sementara penjelasan soal pembakaran hutan di dalam UU Nomor 32/2009 mencantumkan bahwa pembakaran adalah bagian dari kearifan lokal dengan luas lahan 2 hektar masing-masing kepala keluarga untuk ditanam varietas lokal dan diselingi sekat bakar untuk menjalarnya api.


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
27-10-2015 17:55