Main Menu

Politisi Golkar: Kasus Pencatutan Nama Jokowi Harus Dibawa ke Ranah Hukum

Ervan
17-11-2015 09:24

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said (Gatra/Drigo L. Tobing)

Jakarta, GATRAnews - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said resmi melaporkan oknum anggita DPR pencatut nama Presiden Joko Widodo ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Kuat dugaan oknum tersebut adalah Ketua DPR Setya Novanto (SN).

 

 

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso mengatakan, jika hal tersebut terbukti maka Presiden Jokowi bisa turun tangan memerintahkan SN untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia dan mengklarifikasinya.

 

"Ini jika SN itu benar terbukti mencatut nama Presiden, maka Presiden harus memerintahkan SN meminta maaf kepada semua rakyat Indonesia karena telah melecehkan simbol negara dengan mencatut namanya tersebut," kata Bowo kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11).

 

Selain meminta maaf, Bowo menilai, Presiden juga bisa membawa SN ke ranah hukum karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Sebab, seperti yang dilaporkan Sudirman Said, oknum politisi pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden meminta 'jatah' saham yang nantinya diberikan untuk Jokowi-JK.

 

"Harus dibawa ke ranah hukum, karena ini praktik kolusi. Saham yang harusnya utuh masuk ke negara nanti jika itu benar terbukti SN melakukan itu, kan sahamnya bisa masuk ke orang per orang ini kan jelas merugikan negara. Tapi ini konteksnya jika SN benar terbukti melakukan itu," ujar dia.

 

Namun demikian, anggota Komisi VIII DPR ini tetap mengedepankan azaz praduga tak bersalah terhadap SN. Sebaliknya, kata dia, jika tudingan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap SN itu tidak terbukti, maka ‎Sudirman Said harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.

 

"Iya, atau SS harus dimintai pertanggungjawabannya," tuturnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Ervan
17-11-2015 09:24