Main Menu

Golkar Tak Akan Kebagian Jatah Ketua DPR Jika Setnov Dipecat

Iwan Sutiawan
28-11-2015 02:50

Refly Harun (GATRAnews/Ervan Bayu)

Jakarta, GATRAnews - Partai Golkar tidak bisa otomatis bisa mengganti Setya Novanto (Setnov) jika dipecat sebagai Ketua DPR RI akibat terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik berat, yakni "papa" minta saham PT Freeport Indonesia.

Menurut pakar hukum tata negara Refly Harun, sebagai narasumber diskusi di Rumah Kebangsaan, Jakarta, Jumat (27/11), Partai Golkar tidak otomatis bisa mengganti Setnov, karena jajaran pimpinan DPR merupakan hasil proses pemilihan.

"Ketua dan wakil ketua DPR kan dipilih, bukan dari partai pemenang. Kalau (ketua) dari partai pemenang logis kalau dia mundur digantikan dari partainya juga. Tapi kan ini dipilih dari anggota," tandasnya.

Karena hasil pemilihan, maka Partai Golkar tidak berhak mewarisi kursi yang ditinggalkan Setnov sekalipun dia berasal dari Fraksi Partai Golkar. "Kok bisa diwariskan, itu tidak masuk akal," ujarnya.

Menurutnya, jika ketentuan mengatur bisa diwariskan, maka aturan itu inkonsisten. "Itu inkonsisten sebenarnya di UU ini, karena itu diuji saja biar yang begitu-begitu dibatalin, karena dari sisi logika tata negara tidak masuk akal ini kok bisa diganti. Ini bukan turun temurun, bukan jatah partai pemenang. Jadi mereka ubah depannya, tapi ujungnya tidak diubah," katanya.

Sementara itu, Bivitri Susanti, peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, mengatakan, saksi MKD bisa sampai pemecatan. Namun MKD diduga sulit hingga memecat Setnov dari Ketua DPR RI, mengingat rekam jejaknya yang buruk.

Kalaupun MKS sampai merekomendasikan Setnov dipecat dari Ketua DPR RI, namun masih ada proses selanjutnya untuk menindaklanjuti putusan itu. "Nanti hasilnya harus diparipurnakan. Jadi ada dua lapis sebenarnya. Misalnya MKD nyatakan bersalah, nanti di paripurna dimentahkan lagi, itu kabar buruknya. Jadi batu sandungannya sangat banyak," kata Susanti.

Jika pleno menyetujui, maka bisa dilakukan kocok ulang untuk menggantikan Setnov. "Bisa dikocok ulang. Jadi dia (pimpinan DPR) bukan jabatan karir, tapi mereka semua dipilih secara setara berdasarkan hasil suara," katanya.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
28-11-2015 02:50