Main Menu

Djan Enggan Islah, Karena Seteru PPP Menkumham

Iwan Sutiawan
11-01-2016 20:13

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz mengaku tidak berseteru dengan koleganya yang menggelar Muktamar di Surabaya, sehingga menghasilkan kepengurusan baru di bawah Ketua Umum Muhammad Romahurmuziy (Rommy).

Menurut Djan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/1), sebelum sidang putusan perkara Suryadharma Ali (SDA) malah mengaku berkonflik dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly.

Pasalnya, ujar Djan, Menkum HAM asal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan karena mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan DPP hasil Muktamar Surabaya.

"Kita tidak pernah merasa berseteru (dengan PPP Muktamar Surabaya), saya berseteru dengan Menkum HAM yang menerbitkan surat pengakuan terhadap Muktamar Surabaya," kata Djan.

Menurut Djan, Menkum HAM Yasonna, harusnya mengesahkan kepengurusan PPP hasil Muktamar Jakarta. "Jadi dalam posisi hukum yang jelas Muktamar Jakarta yang diakui hukum dan pemerintah," tandasnya.

Karena mengklaim tidak terlibat seteru dengan rekan separtai, maka Djan berpendapat tidak harus melakukan perdamian (islah) dengan PPP kubu Rommy. "Jadi bukan islah namanya. Yang saya tuntut Menkum HAM, ngapain berseteru sama saudara," tandasnya.

Minggu kemarin (10/1), Yasonna mendorong kedua kubu di PPP mengakhiri sengkarut klaim kepengurusan, setelah mencabut SK pengesahan PPP hasil Muktmar Surabaya dan memutuskan pengurus PPP yang sah adalah kembali ke hasil Muktamar Bandung.

"Sebaiknya islah saja sesuai mekanisme AD dan ART partai. Pemerintah tidak ingin kegaduhan ini terjadi, karena hanya akan merugikan kita semua. Menguras energi dan pemikiran yang tidak perlu," imbau Yasonna.


Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Iwan Sutiawan
11-01-2016 20:13