Main Menu

Revisi UU Terorisme Atur Penahanan Terduga Teroris

Wem Fernandez
26-02-2016 17:57

Ilustrasi : Tim Gegana sedang menyisir benda yang dicurigai Bom di kawasan Jakarta Selatan beberapa saat lalu (GATRAnews/Adi Wijaya)

Jakarta, GATRAnews-Pemerintah sudah mengirimkan Surat Presiden (Supres) dan draft revisi Undang-Undang (UU) No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ke DPR. Dalam pembahasan revisi UU ini, sesuai dengan rapat Badan Musyawarah (Bamus) akan dibentuk panitia khusus (Pansus) yang berisi anggota Komisi I dan Komisi III DPR.

 
Salah satu poin pokok dalam pembahasan revisi UU adalah penambahan jam penahanan bagi terduga teroris. Jika sebelumnya 7x24 jam, maka diajukan menjadi 30x24 jam (30 hari).
 
"Ada penambahan waktu untuk penahanan, karena luasnya wilayah Indonesia yang negara kepulauan dan terorisme juga ada di mana-mana. Ini yang paling pokok dalam revisi UU Terorisme," tegas ‎Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).
 
Dia menambahkan,  Komisi I DPR mendukung revisi UU Terorisme ini agar segera disahkan dalam waktu dekat. Terorisme kini telah menjadi musuh dunia. "Mendukung RUU Terorisme ini, karena teroris ini kejahatan sangat luar biasa," jelas Politisi Partai Gerindra ini.
 
Revisi UU Terorisme mengatur masalah pembagian tugas pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebab, sambungnya, pemberantasan terorisme selalu mengandalkan pihak kepolisian.  Padahal, masalah ini bisa melibatkan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN) dan lainnya.
 
‎"TNI sendiri punya pasukan anti teror, tapi sekarang seperti etalase saja. Di laut ada Detasemen Jala Mengkara (Denjaka), maka  jangan selalu polisi," tutupnya. 


Reporter: Wem Fernandez
Editor: Arief Prasetyo

Wem Fernandez
26-02-2016 17:57