Main Menu

DR. HC. Megawati Ungkap "Pertanggungjawaban Sejarah" Semasa Jadi Presiden

Ervan
25-05-2016 12:29

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri pada suatu kesempatan (GATRAnews/Adi Wijaya/adi3)

Jakarta, GATRAnews - Dalam orasi ilmiahnya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Padjajaran, Bandung, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyampaikan "pertangungjawaban sejarah" atas berbagai persoalan penting saat menjabat Presiden. Beberapa isu sensitif diungkap Ketua Umum PDI Perjuangan itu: Sipadan - Ligitan, Pulau Nipah, dan proyek LNG Tangguh.

 

Pertama, soal Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia. Menurut Mega, dari aspek sejarah, kedua pulau tersebut bukan milik Indonesia.

 

"Pada dasarnya Sipadan Ligitan bukan merupakan wilayah lndonesia jika didasarkan pada Undang Undang Nomor 4/Perppu/1960 tentang Negara Kepulauan. Tetapi juga bukan merupakan wilayah Malaysia, sehingga keduanya kemudian memperebutkannya dengan berbagai argumentasi," ungkapnya di kampus Unpad, Bandung, Rabu (25/5).

 

Mega pun memerintahkan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda untuk terus memperjuangkan agar Sipadan dan Ligitan menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Akan tetapi, argumentasi yang diterima Mahkamah lnternasional bukan karena Malaysia yang lebih dahulu masuk ke Sipadan-Ligitan.

 

"Bukti sejarah yang diterima Mahkamah Internasional adalah dokumen dari pihak Malaysia yang membuktikan bahwa Inggris negara yang menjajah Malaysia, dan menjadi bagian dari persemakmuran paling awal masuk Sipadan Ligitan dengan bukti berupa mercusuar dan konservasi penyu. Sedangkan Indonesia dianggap tidak memiliki hak atas wilayah kedua pulau tersebut," lanjut Mega.

 

Yang kedua soal Pulau Nipah yang bersengketa dengan Singapura. Saat itu pulau Nipah hampir tenggelam karena pengerukan pasir oleh Singapura. Jika pulau itu tenggelam dan hilang, tentu saja wilayah Singapura akan semakin luas.

 

"Saya segera perintahkan untuk menimbun kembali pulau itu. Ketika berkunjung ke Singapura, pada saat kembali ke tanah air, saya minta dijemput dengan Kapal Perang Republik Indonesia untuk meninjau Pulau Nipah. Hal itu saya lakukan dengan sengaja untuk menunjukkan kepada Singapura bahwa Pulau Nipah adalah bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia," jelas Ketua Umum PDIP ini.

 

Ketiga terkait  Proyek LNG Tangguh antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok.

 

"Saudara-saudara, silakan dibuka catatan sejarah, berapa harga gas dunia saat itu. Jangan dilihat harga sekarang, karena saat itu supply minyak internasional masih melimpah. Saat itu tidak ada satupun yang mau membeli gas Indonesia," kisahnya.

 

Megawati akhirnya memutuskan untuk melakukan lobi diplomatik yang disebut 'Lenso Bengawan Solo' secara langsung langsung dengan Presiden RRT Jiang Zemin.

 

"Akhirnya RRT membatalkan kerjasama dengan Rusia dan Australia dan memilih bekerjasama dengan Indonesia," ucapnya.


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Dani Hamdani  

 

Ervan
25-05-2016 12:29