Main Menu

Greenpeace Nilai Penegakkan Hukum Kasus Kebakaran Hutan Sumatera Masih Lemah  

Januar
05-09-2016 17:15

Perlindungan Lahan Gambut di Riau (Antara/Perlindungan Lahan Gambut di Riau (Antara/Widodo S. Jusuf/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Lembaga lingkungan internasional, Greenpeace menilai penanganan kebakaran hutan oleh pemerintah Indonesia masih terhambat krisis penegakan hukum. Greenpeace juga kecewa terhadap aksi penyanderaan para penyidik kebakaran hutan di perkebunan sawit di Rokan Hulu, Provinsi Riau oleh oknum preman. 

Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Yuyun Indradi mengatakan para penyidik yang merupakan penegak hukum dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meski telah dibebaskan. Namun sebelumnya para penyandera telah memaksa petugas tersebut untuk menghapus data di kamera. Beruntung, beberapa gambar yang diambil dari drone selamat. 

Padahal, foto-foto udara tersebut menunjukkan sebagian lahan terbakar telah dibersihkan untuk menanam kelapa sawit. Suatu praktik ilegal yang lazim dilakukan untuk pembangunan kebun. Wilayah yang terbakar tersebut adalah gambut di mana terjadi indikasi pengeringan yang sedang berlangsung, yang juga dilarang berdasarkan arahan pemerintah pada saat kebakaran tahun lalu. 

“Greenpeace meminta Presiden untuk mengeluarkan perintah tegas terhadap upaya penegakan hukum terkait kebakaran hutan agar  Presiden mendukung dan mengharapkan kerja maksimal dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Kepolisian RI. Hukum harus ditegakkan untuk mencegah kebakaran, ini bukan hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga perdata dan administratif," kata Yuyun, Senin (5/9). 

Sehingga, Yuyun menilai Presiden Joko Widodo harus segera perintahkan kepolisian dan kementerian terkait untuk meningkatkan kerjasama. "Mereka harus memastikan perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum tersebut mendapat sanksi terhadap kejahatan yang dilakukan, termasuk secara administratif dan membayar kerugian yang sesuai," kata Yuyun. 

Selain itu, ia juga meminta Mahkamah Agung memastikan para hakim yang ditunjuk untuk menangani kasus kebakaran hutan, memiliki rekam jejak yang bersih serta memiliki kapasitas dalam kasus-kasus lingkungan. Kemudian, Yuyun menambahkan Komisi Yudisial dan Menteri Hukum dan HAM harus mengawasi kasus-kasus tersebut untuk memastikan keterbukaan dan keadilan, sehingga tidak membuka  peluang bagi para pengusaha lokal untuk mempengaruhi dan melakukan tindak korupsi dalam proses hukum. 


Reporter: Januar Rizki

Editor: Nur Hidayat

Januar
05-09-2016 17:15