Main Menu

Nusron Wahid: Warga NU Boleh Pilih Pemimpin Non-Muslim

M. Afwan Fathul B.
06-09-2016 20:30

Nusron Wahid (Dok Gatra/Rizky Apryandi/AK9)

Jakarta, GATRAnews - Awal September ini, beredar viral agar warga NU DKI Jakarta mewaspadai manuver Nusron Wahid, Ketua Tim Pemenangan Ahok, yang dipandang sering mengatasnamakan NU untuk meraih dukungan luas. Nusron yang mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor 2010-2015, organisasi pemuda NU, akhir Agustus lalu, menyatakan, keyakinanya bahwa warga NU DKI Jakarta akan lebih memilih Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meskipun PKB Jakarta, partai berbasis NU, tidak mendukung gubernur incumbent itu.

 

Viral itu merujuk link pernyataan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, di situs www.nu.or.id , 22 Juni 2016, yang diberi judul, "Pilkada Jakarta, PBNU: Wajib Pilih Pemimpin Muslim Adil". Kiai Said Aqil mengatakan, umat Islam wajib memilih calon pemimpin muslim yang adil, jujur, dan bersih. “Kalau ada calon (pemimpin) muslim yang seperti itu, maka kita umat Islam harus memilih pemimpin yang muslim,” kata Kiai Said saat menerima kunjungan Sandiaga Uno, calon gubernur DKI pesaing Ahok, usungan Gerindra, di lantai 3 Gedung PBNU, Jakarta (22/6).

 

Dirujuk pula link di youtube, tertanggal 13 Agustus 2016, berisi pernyataan Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Mahfudz Asirun. "NU DKI tidak mendukung Gubernur non-Muslim. NU mendukung gubernur yang beriman, yang senang sama rakyat dan disenangi rakyat," kata pengasuh  Pondok Pesantren Al Itqan, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Bara ini.

 

"Nusron Wahid mendukung Ahok bukan atas nama NU, tapi atas nama Partai Golkar," tulis viral itu. Nusron mengaku sudah kontak pimpinan PBNU terkait kabar adanya kewajiban warga NU memilih pemimpin muslim. Nusron tercatat salah satu Ketua PBNU hasil Muktamar Jombang 2015, yang membidangi kaum muda. Tapi setelah diangkat sebagai Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Indonesia I (Jawa-Sumatera) DPP Partai Golkar, Juni lalu, Nusron mengundurkan diri dari pengurus PBNU.

 

Dari komunikasi itu, Nusron mengaku memperoleh konfirmasi, bahwa tidak pernah ada semacam fatwa di NU tentang kewajiban memilih pemimpin muslim. "Sudah (berkomunikasi)," jawab Nusron lewat pesan pendek, pada GATRAnews, Minggu (4/6) lalu, ketika ditanya apa sudah cek ke PBNU. "Dan sampai sekarang tidak pernah di PBNU ada fatwa-fatwa model begitu," kata mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2000-2003 ini.

 

Bahkan, menurut Nusron, NU pernah membuat keputusan, bahwa warga NU justru diperbolehkan bagi memilih pemimpin non-muslim dalam jabatan politik selama yang didukung tidak memusuhi umat Islam. Ia pun mempertanyakan, sisi mana dari Ahok yang masuk kategori memusuhi umat Islam. Maka itu, kata Nusron, warga NU tak perlu terpengaruh ajakan tidak memilih Ahok.

 

Bahtsul Masail dalam Muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, 21-27 November 1999, membahas permasalahan: “Bagaimana hukum orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam?” Jawabnya: “Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Islam, kecuali dalam keadaan dharurat, yaitu:

 

(a) Dalam bidang-bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak langsung karena faktor kemampua, (b) Dalam bidang-bidang yang ada orang Islam berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan khianat, (c) Sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-Islam itu nyata membawa manfaat.

 

Dengan catatan, orang non-Islam yang dimaksud berasal dari kalangan ahlu dzimmah (berdamai dengan muslim) dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. Dasar pengambilan hukum tersebu): al-Quranul Karim, At-Tuhfah li-Ibni Hajar al-Haitsamiy juz IX, hlm 72, al-Syarwani ‘alat-Tuhfah juz IX, hlm. 72-73, al-Mahalli ‘alal-Minhaj juz IV, hlm.172, dan al-Ahkam as-Sulthaniyah li-Abil Hasan al-Mawardiy.


Reporter: M. Afwan Fathul Barry

Editor: ASK

M. Afwan Fathul B.
06-09-2016 20:30