Main Menu

Agar Diakui Negara, PKB Inisiasi RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren

Ervan
10-10-2016 16:00

Ilustrasi Sekolah Madrasah (GATRA/Eva Agriana Ali/AR7)

Jakarta, GATRAnews - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI segera menginisiasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengungkapkan alasan digulirkannya RUU tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, kehadiran negara terhadap pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren tergolong sangat minim.

Indikasinya terlihat dari ketimpangan anggaran dan sarana prasaana. Sementara, sambung Cak Imin, animo masyarakat terhadap pendidikan Madrasah dan Pondok Pesanten senantiasa berkembang. "Pondok Pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat bersar, baik bagi kemajuan pendidikan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan" ujar Cak Imin di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (10/10). 

Dikesempatan yang sama Ketua PBNU, KH Said Aqil Siroj menilai pesantren di Indonesia lebih mengedepankan pendidikan Islam dan tidak lepas dari pergaulan intelektual yang terjadi sepanjang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Selain itu, lanjut Said Aqil, dalam sejarahnya Pondok Pesantren juga ikut melahirkan tokoh, ulama dan pemikir visioner yang berkontribusi dalam pergerakan kemerdekaan RI serta menekankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

"Bedanya pesantren di Indonensia dan Pakistan sangat jauh. Di Pakistan radikal dan ekstrim, di Indonesia kebalikannya, Pesantren di Indonesia justru membangun peradaban anti kekerasan dan radikalisme. Namun belakangan 10 tahun terakhir ada saja Pesantren yang membangun militansi, tapi cuma ada sekitar 20-an Pesantren," ujar Said Aqil. 

Sementara itu Sekretaris Fraksi PKB, Cucun Syamsurizal mengungkapkan RUU Pendidikan Pesantren sangat dibutuhkan agar lulusan pesantren dapat diakui negara. "Kehadiran negara di pesantren baik dari sisi kurikulum, anggaran, regulasi belum maksimal. Mereka ingin lulusan pesantren itu diakui kan belum ada payung hukumnya. Jadi RUU ini sangat bermanfaat," ucapnya. 

Fraksi PKB juga optimis RUU ini akan bisa disahkan menjadi Undang-Undang karena semua fraksi mendukung. "Kita sudah berkomunikasi dengan seluruh fraksi, saya juga sudah berkomunikasi dengan Ketua DPR, dan beliau sangat mendukung," ucap Cucun. 


Reporter: Ervan Bayu

Editor: Nur HIdayat

Ervan
10-10-2016 16:00