Main Menu

Perubahan Paradigma Dalam Pemberian Gelar Kepahlawanan Nasional

Aditya Kirana
16-11-2016 23:10

KH. As'ad Syamsul Arifin (Istimewa/AK9)

Jakarta, GATRANews - KH. As'ad Syamsul Arifin yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah di Desa Sukorejo, Situbondo akhirnya mendapatkan gelar pahlawan nasional melalui Kepres RI No 90/TK/tahun 2016. Kiai As'ad, dalam penganugerahan gelar pahlawan ini, melewati Soeharto dan KH. Abdurrahman Wahid yang juga dinominasikan untuk menerima gelar pahlawan nasional.

 

Menurut Ali Munhanif, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Syarif Hidayatullah, ada perbedaan mendasar, atau bisa dikatakan perubahan paradigmatik dari pemerintah saat ini dalam memberikan gelar pahlawan. Untuk konteks saat ini, tokoh yang ditampilkan lebih kepada mereka yang tidak bisa mencuat pada era orde baru.

 

Pada orde baru, lanjut Ali, pahlawan seringkali diasosiasikan sebagai tokoh yang mempunyai peran dalam militer dan perjuangan fisik, atau bahkan para pejabat negara di masa krisis. Khususnya ketika Indonesia dilanda peperangan. Namun, peran kalangan santri di Jawa Timur sebenarnya banyak sekali memberi sumbangan penting terhadap pertahanan Indonesia. “Jadi. apa yang terjadi pada Kyai As'ad saat ini sebenarnya bisa dimaklumi,” ujarnya kepada GATRA, Minggu (13/11).

 

Dalam pemerintahan demokratis saat ini, suka atau tidak, harus disadari bahwa upaya dari berbagai kelompok yang dulu dipinggirkan dengan cara orde baru berusaha untuk memberikan arah baru tentang peran-peran pahlawan. “Perubahan paradigmatik sudah pasti terjadi dalam aspek ini,” jelasnya.

 

Memang, pemberian pahlawan bagi kalangan yang dulunya teralienasi tidak mudah. Kadang ada aspek politis yang mendasari pemberian gelar. Misalnya, sudah lama Soeharto diusulkan sebagai pahlawan nasional, begitu pula Abdurrahman Wahid. Toh sampai sekarang pemerintah belum tegas bakal memberikan gelar pahlawan nasional pada keduanya. “Dugaan saya karena aspek politik,” katanya.

 

Banyak hal yang mungkin, di masa lalu, dilakukan oleh tokoh-tokoh ini tanpa disadari ditafsirkan berbeda oleh kelompok yang berseberangan. “Jadi tidak semudah yang kita bayangkan,” katanya. Sejauh ada bukti peran yang disumbangkan, sebenarnya tidak ada masalah.

 

Soekarno, lanjut Ali, juga memiliki problematik tersendiri, karena perannya di ujung kepemimpinannya secara politis segaris oleh kaum komunis. Dan juga kebetulan Soekarno terjebak dalam permainan perang dingin yang hampir membelah Indonesia. “Pemberian gelar pada Soekarno juga akan menunggu waktu sampai adanya bukti yang menunjukkan secara tegas dia tidak berpihak pada PKI,” katanya.

 

Semoga dalam waktu dekat sudah terlihat, toh sekarang ini pemerintah sudah mulai membuka ruang dialog seperti upaya rekonsiliasi antara kelompok politik yang bertikai di masa lalu.

 

Selain aspek politis, lanjut Ali, tentu saja penganugerahan gelar pahlawan juga harus diikuti oleh bukti-bukti penting. Gelar itu toh hanya sebagai pengakuan formal, tapi bagaimana pun pengakuan masyarakat setempat, kelompok ideologis yang bersangkutan sangat penting untuk dipertimbangkan. Jadi, aspek politis bukan hanya satu-satunya pertimbangan. “Tapi pengakuan dari orang tentang kepahlawanannya paling mungkin dijadikan landasan,” katanya.

 

Aspek yang lain misalnya usulan pengajuan pahlawan didasari oleh cerita yang berlebihan. Maka, pemerintah sangat mungkin dengan segera menolak. Contohnya, Sjafrudin Prawiranegara sebagai pendiri bank sentral tentunya memiliki jasa yang sangat luar biasa. Namun keterlibatannya dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera menjadi ganjalan untuk masa yang cukup lama. “Hingga akhirnya toh dijadikan pahlawan,” katanya.

 

Tan Malaka juga sebagai contoh yang menarik. Memang akhirnya nama Tan Malaka menjadi pahlawan nasional, tapi perjalanan menuju pemberian gelar kepada Tan Malaka juga tidak mudah. “Perdebatannya sangat luar biasa,” katanya. Hal semacam ini, lanjut Ali, harus diakui sebagai kesulitan pemerintah untuk secara langsung memberi pengakuan kepahlawanan.

 

Dalam perspektifnya, ada beberapa nama yang semestinya sudah mendapatkan perhatian serius untuk mendapatkan gelar pahlawan, misalnya Abdurrahman Wahid atau kerap disapa Gus Dur. Menurut Ali, peran Gus Dur tidak sedikit dalam menyelamatkan Pancasila dan upaya mendorong umat Islam untuk menjadikan Pancasila sebagai cara berpikir dalam berbangsa dan bernegara. “Itu merupakan proses yang rumit dan menyangkut perubahan paradigma keagamaan umat,” katanya.

 

Selain Gus Dur, gelar pahlawan untuk Soeharto juga sebenarnya harus diseriusi pemerintah. Di luar dari cara Soeharto menghadapi lawan politiknya, tapi tidak meruntuhkan peran Soeharto dalam beberapa sejarah penting di republik ini. Contohnya, pada tahun 1949 pembebasan Yogyakarta dari Belanda dan pada tahun-tahun berikutnya dalam operasi melawan pemberontakan di beberapa wilayah.

 

“Lalu pada tahun 1965-68 penumpasan gerakan-gerakan makar benar-benar dilakukan,” katanya. Apa yang kemudian terjadi pada tahun-tahun berikutnya seperti tragedi Tanjung Priok semestinya tidak menjadikan ganjalan besar bagi Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.

 

Terkait Sarwo Edhie Wibowo, mantan kepala staf Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diberikan gelar pahlawan nasional, Ali mengatakan harus ada penelitian lebih lanjut mengenai perannya dalam mempertahankan Indonesia. Problemnya kemudian adalah definisi pahlawan itu sendiri.

 

Jika Sarwo Edhie melakukan sesuatu karena instruksi atasan, tentunya akan penuh keraguan. “Berbeda jika langsung inisiatif pribadi yang memiliki resiko besar. Itu menjadi riil,” katanya. Terlebih karena sejarah PKI yang belum selesai dan penafisran yang masih bergulir di ruang publik, maka masih harus ditunggu sejauh mana penyelesaiannya.


Reporter: Aditya Kirana 

Aditya Kirana
16-11-2016 23:10