Main Menu

Pengamat: Ada Skenario untuk 'Menjinakkan' Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Aditya Kirana
23-11-2016 07:37

Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (ANTARA/Wira Suryantala/HR02)

Jakarta, GATRANews - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto kembali diajukan untuk menjadi ketua DPR. Itu artinya, posisi ketua DPR yang saat ini dijabat Ade Komarudin (Akom) terancam dicopot. Secara normatif, pergantian pimpinan DPR memang merupakan hak prerogatif partai politik. “Sebab, apapun jabatannya di DPR, semua anggota legislatif tak lebih dari sekedar 'petugas partai',” ujar Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

 

Namun, usulan pergantian ketua DPR yang mendadak itu memancing spekulasi publik. Setidaknya, menurut Adi Prayitno, ada dua hal yang dapat dianalisa.

 

Pertama, pergantian kembali ketua DPR sebagai implikasi dari islah setengah hati antara Setya Novanto dan Ade Komarudin. Bukan islah yang sesungguhnya seperti cita-cita awal dilaksanakannya Musayawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Bali yang ingin mengonsolidasikan semua pihak yang berkonflik.

 

“Bahkan, setelah Munaslub, hubungan keduanya tampak tak hangat. Sepertinya ada komunikasi yang tersumbat dan kaku,” kata Adi.

 

Kedua, jika dilihat konteksnya, usulan pergantian ketua DPR tidak bisa dilepaskan dari situasi politik saat ini. “Tentu saja, usulan ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan keputusan yang lahir setelah Setya Novanto bertemu Megawati,” katanya lagi.

 

Pasca demo 4 November lalu, peta politik menjadi dinamis. Bukan semata soal pilkada DKI, namun menyangkut kondisi politik nasional. Banyak konfrontasi muncul dari luar parlemen yang kemudian menjurus ke istana. Sementara dari dalam parlemen, konfrontasi dan sikap kritis ditunjukkan oleh sejumlah pimpiman DPR seperti Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang bersikap cukup keras. “Keduanya juga tampak dalam aksi demonstrasi 4 November lalu itu,” ujarnya.

 

Dalam konteks inilah kemudian bisa dibaca bahwa desakan pergantian ketua DPR oleh Setya Novanto merupakan skenario untuk 'menjinakkan' pimpinan DPR yang dianggap provokatif tersebut. “Malah santer terdengar, akan muncul skenario kedua yakni 'bersih-bersih' pimpinan DPR yang kerap dituding memantik kegaduhan,” katanya.

 

Jadi, usulan pergantian ketua DPR merupakan paket dari upaya 'menjinakkan' suara-suara kritis baik di parlemen maupun di jalanan. “Lihat saja, orang mau demo saja dilarang. Ini adalah indikasi nyata dari upaya penjinakan itu,” terangnya.

 

Sementara Akom, sejauh ini belum mampu berbuat banyak menghadapi manuver pimpinan DPR lainnya, terutama Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Pada titik inilah kemudian, usulan pergantian ketua DPR ini memaksa Akom ‘lempar handuk’ sebelum pertandingan usai.

 

“Sebab, hanya Setya Novanto yang dianggap mampu mengendalikan stabilitas parlemen,” tutupnya.


 

Reporter: Aditya Kirana

editor: Dani Hamdani 

Aditya Kirana
23-11-2016 07:37