Main Menu

Nasib Iwa sebagai Sekda Jabar Akan Ditentukan Setelah Aher Tanya Mendagri

Dani Hamdani
10-07-2017 14:12

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang HD (kiri) saat menyerahkan formulir pendaftaran di kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta, Jumat (7/7). (Antara/M Agung Rajasa/AK9)

Bandung, GATRAnews - Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menghargai keputusan Sekda Jabar Iwa Karniwa yang mendaftarkan diri dalam penjaringan cagub Jabar ke DPP PDIP. Aher, sapaan akrab Gubernur Ahmad Heryawan mengatakan sebelum mendaftar penjaringan, Iwa Karniwa menginformasikan rencana tersebut pada dirinya meski tidak secara langsung. 

 

"Waktu itu minta ketemu saya tidak ada waktu, tapi sudah kirim surat pemberitahuan mau daftar," kata Aher kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (10/7/2017).

 

Menurutnya langkah Iwa mendaftar ke PDIP untuk mengikuti penjaringan tidak bisa dilarang. Keputusan itu, kata Aher, sebagai hak politik Iwa Karniwa sebagai pribadi. 

 

“Tentu semua orang punya hak politik masing-masing ya," ungkap Gubernur.

 

Kabar Iwa masuk dalam bursa politik dinilai Aher membuat situasi kini semakin jelas, mengingat beberapa waktu lalu dirinya hanya mendapat informasi jika anak buahnya tersebut sudah banyak memasang spanduk sosialisasi. "Sekarang sudah daftar jelas kan, kemarin baru sayup-sayup," ujarnya.

 

Namun dirinya mengingatkan setelah resmi mendaftar, Iwa harus tetap bisa menunjukkan netralitasnya dalam bekerja sebagai Sekda. Hal ini terkait UU ASN pasal 9 ayat 2 yang berbunyi Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik. "Dia baru berhenti dari ASN-nya saat ditetapkan (sebagai calon) oleh KPU,” paparnya.

 

Aher mengakui majunya sekda menimbulkan ruang abu-abu dan beda-beda penafsiran. Menurutnya persoalan sekda atau kepala dinas maju dalam pilkada bukan hanya di level provinsi namun juga terjadi di kabupaten/kota bahkan di provinsi lain. “Ada keraguan terkait netralitas ASN ketika sudah mendaftar,” tuturnya.

 

Karena itu pihaknya berencana berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait penafsiran UU ASN ini. Hasil konsultasi ini dinilai Aher akan memberikan jawaban bagi keberlangsungan niat politik birokrat tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. “Jadi ketika daerah konsultasi ke kami juga kami tidak punya jawaban, hasil konsultasi ini akan menjadi jawaban bagi daerah di Jawa Barat,” paparnya.

 

Konsultasi ini diakui Aher bisa berlangsung sederhana, karena dirinya bisa melakukan kontak langsung dengan Mendagri. Setelah berkonsultasi lisan, maka pihaknya akan mengirim surat resmi. “Sebagai Gubernur saya harus menjamin kerja provinsi Jabar tidak boleh terganggu,” katanya.

 

Terpisah, Iwa Karniwa sendiri menegaskan dirinya meminta ASN Pemprov Jabar tetap netral dan tidak terpengaruh atas langkah politiknya. Iwa memastikan ASN sudah belajar banyak dari gelaran Pilkada yang berlangsung beberapa kali. “PNS Pemprov Jabar sudah dewasa dan belajar banyak dari Pilkada sebelumnya,” katanya.

 

Begitupun dengan tugasnya sebagai Sekda, Iwa menjamin tidak akan terganggu. Saat ditanya sosialisasi, untuk menggalang dukungan dengan tidak mengganggu tugasnya Iwa akan mengoptimalkan sosialisasi yang dilakukan oleh para pendukungnya.

 

Dia memastikan enggan kalau pendaftarannya sebagai kandidat Gubernur malah mengganggu kewajibannya sebagai Sekda. Menurutnya untuk urusan sosialisasi pihaknya akan menyerahkan pada para pendukungnya." Jadi pola dari mulut ke mulut ini akan lebih efektif," katanya.


Reporter: Muha Zainal

Editor: Dani Hamdani 

Dani Hamdani
10-07-2017 14:12