Main Menu

Isu Reshuffle Muncul Lagi, TB Hasanuddin; Momentum jelang Pilpres 2019

Wem Fernandez
14-07-2017 14:59

Ketua DPD PDI Perjuangan TB Hasanuddin (ANTARA/Widodo S Jusuf/HR02)

 

 

 

 

Ketua DPD PDI Perjuangan TB Hasanuddin mengatakan, wacana reshuffle ini bisa dibaca sebagai bagian dari proses dan persiapan pemerintah jelang Pilpres 2019. Tentu saja, kegagalan dalam membuat keputusan akan berpengaruh terhadap konstelasi politik dan kemenangan dalam Pilpres. 

 

Konstelasi politik 2019 tidak jauh beda dengan peta politik 2014. Dua kekuatan pada Pilpres 2014 antara pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto, akan menggumpal dan mengkristal pada Pilpres 2019. Jika berbeda, sambung dia, hanya pada dukungan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang semula menjadi pilar Koalisi Merah Putih (KMP) dalam mendukung Prabowo sudah masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH). 

 

Pertarungan dua kekuatan ini dapat dilihat misalnya dalam terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Hanura, Nasdem dan PPP pro terhadap Perppu ini sedangkan PKS, Gerindra, PAN dan Demokrat kontra terhadap Perppu ini. 

 

"Maka orang awam pun akan menyimpulkan bahwa Pilpres 2019 akan tetap menjadi pertarungan dua kubu yaitu KIH plus versus KMP minus. KIH Plus artinya, plus Golkar dan PPP," kata TB Hasanuddin dalam rilis yang diterima wartawan, Jumat, (14/7). 

 

Wakil Ketua Komisi I di DPR ini mengingatkan bahwa reshuffle kali ini sangat menentukan. Presiden Jokowi harus benar-benar menggunakan momentum reshuffle ini sebagai upaya konsolidasi. Presiden Jokowi harus tegas, dan partai-partai yang tidak sejalan dengan kebijakannya serta tidak setia dalam setiap pengambilan keputusan tidak perlu ada lagi dalam format kabinet.

 

“Dari pada jadi duri dalam daging, mending terus terang saja membuat garis siapa yang akan dihadapi dalam Pilpres 2019. Reshuffle ini harus dilakukan bulan Juli ini, atau tidak sama sekali," tegas TB Hasanuddin. TB Hasanuddin menambahkan bahwa kabinet hasil reshuffle nanti harus menjadi kabinet yang solid serta komitmen membuat program-program yang pro rakyat. Sementara komposisi kabinet sendiri harus mewujudkan komposisi yang benar-benar proporsional.

 

"Di saat yang sama, Presiden Joko Widodo harus memilih berdasarkan kesetiaan dan loyalitas," demikian TB Hasanuddin. 


 

 

 

Reporter : Wem Fernandez  

Wem Fernandez
14-07-2017 14:59