Main Menu

Ini Penjelasan Sengketa Kepengurusan BANI Versi Mampang

Ervan
18-09-2017 21:35

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (GATRA/Ervan Bayu/HR02)

Jakarta, GATRAnews - Sengketa kepemilikan 'merek' Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) masih terus terjadi. Kepengurusan BANI yang berlokasi di Mampang mash terus melakukan aktivitasnya, meski adanya sengketanya dengan ahli waris arbiternya alias BANI Sovereign. Ketua BANI versi Mampang Husseyn Umar mengatakan, sengketa yang terjadi tidak terlalu berpengaruh atas aktivitas arbitrase. Tahun lalu jelasnya, BANI telah menerima sekitar 130 kasus sengketa. "Sampai saat ini kami masih melakukan sidang, jumlah perkara juga tidak berkurang," ungkapnya di Hotel Harris FX Sudirman, Jakarta, Senin (18/9).

BANI sendiri didirikan berdasarkan SK Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada tahun 1977 untuk menyelesaikan sengketa, menunjukkan adanya badan, yang berarti adanya kumpulan. "Artinya kumpulan orang yang berbentuk badan yang didirikan sebagai penyelesaian alternatif sengketa yang telah mengajukan permohonan hak atas merek sebagaimana Bukti P-17 atau BANI tidak bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini adalah badan itu sendiri," lanjutnya.

Ia juga mengklaim BANI yang berlokasi di Mampang telah diakui di mata internasional.  "Saya masih diundang sebagai pembicara di acara arbitrase internasional. Tahun ini di vienna, dan lainnya," tegasnya.

Permasalahan BANI ini berawal dari para ahli waris arbiter mengklaim BANI yang berbadan hukum dengan sebutan BANI versi Sovereign yang berkantor di Sovereign Plaza. Tak ayal hal tersebut menjadikan dua pihak itu saling gugat di pengadilan.

Meski demikian, Husseyn bersama arbiter BANI Mampang lainnya akan menjalankan proses hukum yang masih berjalan. Salah satunya mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Selatan yang menyatakan BANI Sovereign adalah lembaga arbitrase yang sah lantaran berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM.

Sementara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) putusan badan hukum dari Kemenkumham itu telah dibatalkan oleh majelis hakim tapi putusan itu juga masih belum inkrah. 


Reporter: Ervan Bayu
Editor: Nur Hidayat

Ervan
18-09-2017 21:35