Main Menu

Alasan KPK Absen di Pansus Lemah, Ini Kritik Fahri Hamzah

Wem Fernandez
20-09-2017 20:48

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah (GATRA/Wem Fernandez/HR02)

 

 

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melontarkan kritik keras terkait alasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak datang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pansus Angket KPK, Rabu (20/9) hari ini.

 
Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo disebutkan alasan absennya KPK karena sedang menunggu permohonan pengujian judicial review UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagaimana teregister perkara No: 40/PUU-XV/2017.
 
Menurut Fahri, argumentasi yang dipakai KPK mengandung dua kelemahan mendasar. Pertama, KPK tidak melakukan judicial review melainkan individu tertentu.
 
“Menggunakan argumen judicial review maka sesungguhnya KPK telah berpolitik dan berdalih sebagai partai politik. Langkah ini menyertai upaya lanjutan setelah melakukan lobi kepada partai politik,” tegas Fahri dalam pesan elektronik yang diterima wartawan, Rabu (20/9).
 
Kelemahan kedua, KPK secara langsung telah membenarkan argumen bahwa apabila seseorang sedang melakukan upaya hukum lain, seperti praperadilan, maka sesungguhnya mereka tidak boleh diproses hukum.
 
Salah satu contoh, terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik yang telah menyeret Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka. Novanto tengah menempuh gugatan praperadialan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan KPK.
 
“Kenapa Novanto dipanggil,” tegas Fahri.


Reporter: Wem Fernandez  
Editor: Arief Prasetyo

 

Wem Fernandez
20-09-2017 20:48