Main Menu

PPP: Revisi UU MD3 Bisa Digugat ke MK Bila Abaikan DPD

Wem Fernandez
08-02-2018 16:10

Arsul Sani. (Dok. DPR RI/AK9)

 

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap adanya sikap kehati-hatian DPR untuk mencermati poin per poin dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3). 

Bagi Arsul, ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari.

"Pasal 247 A khususnya huruf C yang mengatur soal cara pengisian tambahan pimpinan MPR. Menurut kami melanggar Putusan MK No. 117/PUU-VII/2009," kata Arsul di ruang rapat Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (8/2).

Sekjen DPP PPP ini menyampaikan, pihaknya tidak setuju tambahan Pimpinan MPR dilakukan dengan cara pemberian kepada tiga partai tertentu dengan tanpa persetujuan DPD. Sebab MPR terdiri dari perwakilan DPR dan DPD. Jadi menurutnya DPD harus diberi kesempatan juga untuk menggunakan haknya dalam rapat MPR.

PPP hanya mempersoalkan satu frasa 'diberikan' dalam pasal tersebut terkait pemilihan pimpinan MPR. Frasa itu bertentangan dengan putusan MK Nomor 117/PUU-VII/2009 yang menyatakan frasa 'ditetapkan' seharusnya dengan frasa ‘dipilih'.

"Ada satu materi yang jika ini diteruskan menjadi UU akan menjadi problem kontitusionalitas yang berat. Materi yang dibuat 427 a ayat c dari RUU ini," terang Arsul. 

Untuk itu, Arsul menegaskan Fraksi PPP tidak setuju revisi UU MD3 tersebut dibawa ke paripurna untuk mendapat persetujuan tingkat II dari seluruh anggota DPR RI jika ada pasal yang memiliki problem konstitusionalitas norma.

Sebelumnya Baleg DPR bersama dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly telah merampungkan pembahasan soal penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR setelah melalui pembahasan yang alot. Pemerintah pun menyetujui usulan penambahan satu pimpinan di DPR dan tiga untuk MPR. 

Penambahan tiga kursi pimpinan MPR ini disetujui oleh delapan fraksi yakni PDIP, Golkar, PAN, PKS, PKB, Gerindra, Demokrat dan Hanura. Sementara Fraksi Partai NasDem dan PPP menolaknya. Adapun tambahan tiga kursi MPR langsung diberikan kepada partai pemenang pemilu legislatif yakni PDI-P. 

Selain itu tambahan kursi pimpinan diberikan kepada dua partai berdasarkan perolehan suara masuk dalam tujuh besar. Dua partai ini belum mendapat kursi Pimpinan MPR yakni Gerindra dan PKB.


Reporter : Wem Fernandez  

Editor      : Cavin R. Manuputty

Wem Fernandez
08-02-2018 16:10