Main Menu

PKS: Putusan MK Soal Pansus Bukan ‘Tiket’ Lemahkan KPK

Wem Fernandez
09-02-2018 20:47

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (GATRA/Adi Wijaya/re1)

 

 

 

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi legalitas Pansus Angket DPR RI bukan ‘tiket’ untuk melemahkan KPK. Sebab, penggunaan hak pengawasan atau Panitia Khusus (Pansus), bukan kerja asal-asalan DPR RI. Tetapi harus berangkat dari bukti serta fakta yang ada. 

“Putusan MK itu bukan karpet merah untuk kemudian melakukan apa saja terhadap KPK. Apa lagi kan Pansus KPK di DPR sudah menegaskan tidak akan memperlemah KPK bahkan mencabut beragam usulan yang dianggap memperlemah KPK,” kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, (9/2). 

Putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tugas DPR dan KPK selanjutnya, sambung Wakil Ketua MPR ini adalah bagamana mengimplementasikan putusan itu di lapangan. “Ke depannya, KPK dan DPR saling mengawasi, saling transparan, dan kemudian bisa melaksanakan perundangan terkait masing-masing lembaga,” ujar Hidayat. 

Lebih lanjut, ia menambahkan, rakyat juga pasti akan mengawasi atau mengkritik jika menemukan kerja DPR asal-asalan dan tidak berangkat dari fakta serta bukti yang ada. Gugatan yang ditolak MK adalah nomor 36/PUU-XV/2017 yang diajukan Achmad Saifudin Firdaus dan kawan-kawan. MK menyatakan bahwa KPK termasuk lembaga eksekutif sehingga bisa menjadi objek angket oleh DPR. 

Adapun yang diajukan penggugat untuk diuji oleh MK adalah Pasal 79 ayat (3) Undang-undang nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal itu mengatur soal penggunaan hak angket oleh DPR. "Dalam pokok permohonan, menolak permohonan para pemohon," kata Ketua MK Arief Hidayat membacakan putusan di MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (8/2).

 


 

Reporter : Wem Fernandez  

Editor     : Cavin R. Manuputty

Wem Fernandez
09-02-2018 20:47