Main Menu

Ketika DPR Disorot Karena Anti Kritik

Wem Fernandez
13-02-2018 15:23

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. (GATRA/Ardi Widi Yansah/FT02)

Jakarta, Gatra. com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali disorot pasca mensahkan Undang-undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dalam rapat paripurna, Senin, (12/2), kemarin. 

 

Bagaimana tidak, beberapa pasal yang dimuat dalam UU tersebut menjadikan lembaga legislatif seolah-olah anti dikritik. Seperti termuat dalam Pasal 122 huruf k. 

 

Pasal ini berbunyi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyebutkan, peraturan dalam pasal ini tidak bermaksud membungkam suara-suara yang hendak melakukan kritik terhadap DPR. Melainkan, upaya DPR untuk mencegah fitnah atau penghinaan yang mungkin muncul di publik.

 

“DPR itu ya sebuah lembaga yang harus terbuka dan memang harus, apalagi terhadap kritik ya. Nah mungkin yang terkait disini adalah yang menyangkut masalah penghinaan atau fitnah. Tapi kalau mengkritik, saya kira enggak. Dan harusnya juga tidak boleh ada kriminalisasi terhadap kritik, itu posisinya,” tegas Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (14/2). 

 

Politisi Gerindra ini menambahkan, sebelum disahkan dalam paripurna, pasal-pasal dalam UU MD3 telah melalui proses pembahasan yang panjang dan melewati perdebatan. Bagi warga negara yang tidak puas dengan pasal-pasal yang dinilai mengancam kebebesan berdemokrasi,Fadli mempersilahkan warga mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

 

“Itu kan hak dari setiap warga negara. Tapi itu lah hasil sejauh ini, yang maksimal, yang terjadi dari proses pansus, baleg dan sampai sidang paripurna yang saya pimpin kemarin,” tegas dia. 

 

Fadli menambahkan, di beberapa negara juga memuat pasal yang  mengatur tentang sanksi bagi mereka yang menghina atau melakukan fitnah terhadap parlemen. Tetapi, pasal ini tidak mengekang kebebasan orang untuk melakukan kritik terhadap parlemen. 

 

“Kalau kritik itu sama sekali hak dari setiap warga negara untuk menyampaikan suatu sikap, pernyataan pikiran, pandangan baik lisan maupun tulisan, tidak boleh ada kriminalisasi,” tegas dia. 

 

Selain pasal 122 huruf K, ada juga pasal 73 yang memuat kata ‘wajib’ bagi polisi untuk membantu DPR memanggil pihak-pihak yang tidak datang saat dipanggil. Munculnya kata ‘wajib’, menurut Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Agtas berangkat dari kejadian saat Panitia Khusus Hak Angket yang tak bisa menghadirkan KPK. 


 

Reporter : Wem Fernandez   

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
13-02-2018 15:23