Main Menu

UU MD3 Disahkan, Zulkifli Hasan: Rakyat Jangan Takut Mengkritik!

Ervan
13-02-2018 16:52

Rapat Paripurna DPR resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3). (ANTARA/Dhemas Reviyanto/FT02)

Jakarta, Gatra.com - DPR telah mengesahkan revisi UU MD3 yang mengandung pasal-pasal kontroversial. Salah satunya pengkritik DPR bisa diancam pidana.

Revisi UU MD3 disahkan dalam paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Senin (12/2). UU tetap disahkan meski ada dua fraksi yang walk out, yaitu PPP dan NasDem. 

Menanggapi hal tersebut Ketua MPR Zulkifli Hasan juga menyayangkan bunyi pasal tersebut.
"Saya kira memang menjadi pertanyaan publik ya kalau wakil-wakilnya takut untuk dikritik. Tapi apapun MD3 kan sudah disahkan," katanya, Selasa (13/2).

Ketua Umum PAN ini meminta rakyat tak takut mengkritik DPR karena kedaulatan ada ditangan rakyat dan DPR adalah cerminan wakil rakyat.

"Tapi walaupun begitu saya kira masyarakat tidak usah ragu tidak usah takut untuk mengkritisi parlemen. Karena DPR itu kan wakil yang dipilih, bos nya itu kan rakyat. Oleh karena itu rakyat tetap mempunyai kedaulatan paling tinggi. Oleh karena itu rakyat berhak mengkritik parlemennya tapi dengan yang benar," ucapnya.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 122 yang mengatur tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Salah satu kewenangan di huruf (k) mengizinkan MKD mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang merendahkan DPR. 

"Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR," demikian bunyi pasal tersebut.


Reporter: Ervan Bayu

Editor : Bernadetta Febriana

Ervan
13-02-2018 16:52