Main Menu

Pengamat: Revisi UU MD3 DPR Cendrung Otoriter

Wem Fernandez
13-02-2018 20:23

Sejumlah anggota terlihat saat Rapat Paripurna pengambilan keputusan revisi UU MD3 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (ANTARA/Dhemas Reviyanto/FT02)

Jakarta, Gatra. com - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menampilkan diri sebagai lembaga otoriter melalui revisi Undang-undang Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) yang disahkan pada rapat paripurna, Senin, (12/2), kemarin. 

 

Citra ini ditampilkan melaui tiga pasal yakni, pasal Pasal 73 yang mengatur pemanggilan paksa pihak-pihak yang diperiksa DPR, pasal 245 terkait pertimbangan MKD dalam pemeriksaan anggota DPR yang terlibat unsur pidana, serta pasal 122 terkait penghinaan terhadap parlemen.

 

Demikian pernyataan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus saat dihubungi wartawan, Selasa, (14/2).

 

“Saya kira akhirnya kita memang harus mengatakan DPR semakin otoriter. Karena memang dari ketiga pasal yang direvisi oleh DPR hampir berkaitan dengan hubungan DPR dengan pihak lain dan bagaimana DPR coba membentengi diri dengan UU MD3 ini,” kata Lucius. 

 

Lucius menambahkan, klausul-kalusul dalam revisi UU MD3 juga tidak menyiapkan waktu bagi publik untuk membahas atau memberikan masukan sebelum disahkan di paripurna. Apalagi, dalam paripurna kemarin, UU MD3 ini berjalan tanpa ada dinamika yang berarti dari setiap fraksi. 

 

“Dengan menghindar dari pastisipasi publik DPR menginginkan pasal ini lolos tanpa harus terhambat oleh kegaduhan akibat wacana isu-isu tersebut di publik,” terang Lucius. 

 

Dia mencontohkan pada pasal 245 akan mengakibatkan hubungan presiden dan DPR tidak berjalan harmonis. Pasal ini berbunyi; “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

 

“Karena rekomendasi dari MKD itu bagaimanapun bunyinya bahasa politiknya nanti itu akan selalu berarti presiden diminta untuk mengikutinya,” terang Lucius. 


 

Reporter : Wem Fernandez

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
13-02-2018 20:23