Main Menu

MKD : DPR Rentan Dikriminalisasi

Wem Fernandez
13-02-2018 20:57

Ketua MKD DPR Sufmi Dasco Ahmad. (GATRA/Adi Wijaya/FT02)

Jakarta, Gatra. com - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, munculnya pasal 245 Ayat I melalui revisi Undang-Undang No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 karena anggota DPR juga rentan dikriminalisasi. 

 

Pasal ini menyebutkan ; “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).”

 

“Nah, kenapa ini dimasukan oleh teman-teman? Ini kan sebenarnya lebih fokus pada pidana umum. Ini memang ada beberapa hal seperti anggota DPR yang kemudian juga rentan dikriminalisasi,” jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, (14/2). 

 

Politisi Gerindra ini menambahkan, sudah banyak contoh, laporan terhadap anggota DPR tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang akurat dan kuat. Alhasil, sebagai penjaga kehormatan lembaga, MKD harus ‘terlibat’ dan melihat apakah laporan tersebut bisa diproses atau sebaliknya.

 

“Ada anggota DPR tiba-tiba dipanggil Polres, misalnya. Padahal permasalahan kasusnya belum jelas. Karena laporan ke anggota DPR ini banyak dan tidak sepenuhnya murni. Ada tujuan tertentu untuk mengkriminalisasi. Jadi kembali lagi, MKD ini bertugas menjaga marwah dan kehormatan anggota DPR,” tegas dia. 


 

Reporter : Wem Fernandez  

Editor : Bernadetta Febriana

Wem Fernandez
13-02-2018 20:57