Main Menu

Tanggapi Pasal ‘Panas’ di UU MD3, Bamsoet; Saya Pertaruhkan Jabatan Saya

Wem Fernandez
15-02-2018 19:07

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Antara/Puspa Perwitasari/yus4)

Jakarta, Gatra. com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) Bambang Soesatyo menampik, lahirnya Pasal 122 huruf (k) dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) ini agar DPRR tak boleh dikritik. Secara umum pasal ini memberi kewenangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk melaporkan pihak yang merendahkan DPR. “Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada rakyat termasuk wartawan yang kritik DPR, lalu di jebloskan ke penjara,” tegas Bamsoet, sapaan akrab Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, (15/2).

 

Menurutnya, DPR sangat terbuka terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat. Dengan kriti bisa diketahui apa saja yang menjadi kelemahan dalam menjalankan tugas-tugas DPR baik di bidang legislasi, pengawasan hingga budgeting. Bamsoet meambahkan, kritik jelas berbeda dengan apa yang disebut sebagai penghinaan, pelecehan atau fitnah terhadap lembaga DPR.  “Sebagai mantan Ketua Komisi III dan wartawan yang bekerja berdasarkan kode etik jurnalistik dan UU Pers, saya paham dan tahu persis, mana kritik, mana penghinaan dan fitnah,” terang dia. 

 

Pun untuk mengadukan fitnah atau penistaan, seseorang tak perlu menunggu untuk menjadi anggota DPR. Jika memenuhi delik, sambung Bamsoet, fitnah atau penistaan bisa langsung diadukan ke pihak berwajib. 


Reporter : Wem Fernandez  

Wem Fernandez
15-02-2018 19:07