Main Menu

Golkar Tak Gentar Hadapi Partai Besutan Tommy Soeharto

Wem Fernandez
20-02-2018 01:28

Ketua DPP Partai Golkar, Yahya Zaini(Dok.Partai GOLKAR/re1)

 

Jakarta, Gatra. com - Sebanyak empat partai baru akan meramaikan jalannya pesta akbar demokrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang. Satu diantaranya adalah Partai Berkarya yang salah satu pendirinya merupakan eks kader Partai Golkar, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto. 

 

Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini menyebutkan, Partai Berkarya bukan satu-satunya partai yang elitenya lahir dari Golkar. Sebut saja Partai NasDem, Gerindra atau Hanura yang petinggi partainya merupakan kader Golkar. 

“Banyak sekali parpol yang merupakan pecahan Golkar tapi Golkar tidak pernah terpengaruh. Karena kita sudah punya struktur yang kuat, jaringan yang mapan,” katanya di sela-sela rapat konsultasi calon kepala daerah di Hotel Sultan, Jakarta, Senin, (19/2). 

Dia meyakini, Golkar akan tetap menjadi partai papan atas pada Pemilu 2019 mendatang. Salah satu strategi adalah memanfaatkan sistem partai yang kadernya telah duduk sebagai pejabat daerah, baik di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi serta anggota DPR/DPRD. 

“Kita punya 3.000 anggota DPR/DPRD se Indonesia. Kita punya kepala daerah hampir 200 se-Indonesia. Andaikan saja dengan 3000 anggota DPRD itu dikasih tugas 5.000 suara saja itu sudah 15 juta. Maksud saya adalah bagaimana mendayagunakan potensi sumber daya politik ini,” terang dia. 

Selain Partai Berkarya, tiga partai pendatang baru seperti Partai Garuda, Partai Solidaritas Indonesia, dan Partai Perindo telah dinyatakan lolos oleh KPU dalam administrasi dan verifikasi secara faktual. Keempat partai ini akan bersaing dengan 10 partai lain yang telah lebih dulu malang melintang di panggung politik nasional. 

Partai Berkarya merupakan fusi dari 2 partai yaitu Partai Beringin Karya dan Partai Nasional Republik. Berdiri pada 15 Juli 2016, Partai dengan logo pohon beringin ini kemudian mendapatkan legitimasi hukum dan sah sebagai partai pada 17 Oktober 2016 setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan. 


Reporter : Wem Fernandez  

Editor: Anthony Djafar

Wem Fernandez
20-02-2018 01:28