Main Menu

Partai Kebangkitan Bangsa Mengincar Papan Atas

Rohmat Haryadi
21-02-2018 17:49

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin)(GATRA/Adi Wijaya/re1)

Jakarta, Gatra.com -- Mengenakan topi burung Cenderawasih, berjaket hijau, berkaos putih bergambar Garuda Hitam, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) tersenyum lebar saat partainya mendapat nomor urut 1 sebagai partai peserta Pemilu 2019. Cak Imin menghadiri rapat pleno penetapan nomor peserta pemilu sekaligus mengambil nomor urut di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Ahad 18 Februari 2018. "Pengambilan nomor menandai kita akan memasuki pesta demokrasi. Maka kebersamaan kita untuk Indonesia adil makmur dan sejahtera," kata Cak Imin.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi konservatif di Indonesia. Partai ini berdiri di Jakarta, 23 Juli 1998. Dideklarasikan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan Muchid Muzadi. Kisah pendirian PKB dimulai 11 Mei 1998, ketika para kyai sepuh di Langitan mengadakan pertemuan. Mereka membicarakan situasi terakhir yang menuntut perlu diadakan perubahan untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran.

Saat itu para kyai membuat surat resmi kepada Presiden Soeharto yang isinya meminta agar dia turun dari jabatan presiden. Pertemuan itu mengutus Kyai Muchid Muzadi dan Yusuf Muhammad (Gus Yus) menyampaikan surat itu. Mereka berangkat ke Jakarta, meminta waktu tetapi belum dapat jadwal. Sehingga sebelum surat itu diterima, Soeharto sudah mengundurkan diri terlebih dahulu 23 Mei 1998.

Pada 30 Mei 1998, diadakan istighosah akbar di Jawa Timur. Lalu semua kyai berkumpul di kantor PWNU Jatim. Para kyai itu mendesak KH Cholil Bisri supaya menggagas dan membidani pendirian partai bagi wadah aspirasi politik NU. Ia menolaknya karena tidak mau terlalu berkecimpung jauh dalam dunia politik dan merasa lebih baik di dunia pesantren saja. Akan tetapi para kyai terus mendorongnya karena dinilai lebih berpengalaman dalam hal politik. Pada saat itu Gus Dur belum ikut dalam pertemuan ini.

Pada 6 Juni 1998, KH Cholil Bisri mengundang 20 kyai untuk membicarakan hal tersebut. Undangan hanya lewat telepon. Tetapi pada hari H-nya yang datang lebih 200 kyai. Sehingga rumahnya di Rembang sebagai tempat pertemuan penuh. Dalam pertemuan itu terbentuklah sebuah panitia yang disebut dengan Tim “Lajnah” yang terdiri dari 11 orang. Ia sendiri menjadi ketua dengan sekretarisnya Gus Yus. Panitia ini bekerja secara maraton untuk menyusun platform dan komponen-komponen partai termasuk logo (yang sampai saat ini menjadi lambang resmi partai) yang pembuatannya diserahkan kepada KH.A. Mustofa Bisri.

Selain itu terbentuk juga Tim Asistensi Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai Matori Abdul Djalil dan sekretarisnya Asnan Mulatif. Pada 18 Juni 1998 panitia mengadakan pertemuan dengan PBNU. Dilanjutkan audiensi dengan tokoh-tokoh politik (NU) yang ada di Golkar, PDI dan PPP. Panitia menawarkan untuk bergabung, tanpa paksaan. PBNU sendiri menolak pendirian partai. Pada 4 Juli 1998, Tim ‘Lajnah’ beserta Tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di Bandung dengan mengundang seluruh PW NU se-Indonesia yang dihadiri 27 perwakilan.

Hari itu diputuskan nama partai. Usulan nama Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Ummat, dan Partai Nahdlatul Ummat. Akhirnya hasil musyawarah memilih nama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Ketika masuk ke PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi deklaratornya 5 orang saja, yaitu KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat Tasikmalaya, KH Muchid Muzadi Jember dan KH. A. Mustofa Bisri Rembang, dan ditambah KH Abddurahman Wahid sebagai ketua umum PBNU.

Dalam menyikapi usulan yang masuk dari masyarakat Nahdliyin, PBNU menanggapinya secara hati-hati. Hal ini didasarkan pada adanya kenyataan bahwa hasil Muktamar NU ke-27 di Situbondo yang menetapkan bahwa secara organisatoris NU tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis. Namun, sikap yang ditunjukan PBNU belum memuaskan keinginan warga NU. Banyak pihak dan kalangan NU dengan tidak sabar bahkan langsung menyatakan berdirinya parpol untuk mewadahi aspirasi politik warga NU setempat. Di antara mereka bahkan ada yang sudah mendeklarasikan parpol yakni Partai Bintang Sembilan di Purwokerto dan Partai Kebangkitan Umat (Perkanu) di Cirebon.

Akhirnya, PBNU mengadakan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998 yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Tim Lima yang diberi tugas untuk menampung aspirasi warga NU. Tim Lima diketuai oleh KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam PBNU), Prof Dr KH Said Aqil Siradj, M.A. (Wakil Katib Aam PBNU), H M. Rozy Munir,S.E., M.Sc. (Ketua PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisatoris, Tim Lima itu dibekali Surat Keputusan PBNU.

Selanjutnya, untuk memperkuat posisi dan kemampuan kerja Tim Lima seiring semakin derasnya usulan warga NU untuk mendirikan partai politik, maka pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 20 Juni 1998 memberi Surat Tugas kepada Tim Lima, selain itu juga dibentuk Tim Asistensi NU yang diketuai Arifin Djunaedi (Wakil Sekjen PBNU) dengan anggota H Muhyiddin Arubusman, H.M. Fachri Thaha Ma'ruf, Lc., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni dan Muhaimin Iskandar. Tim Asistensi NU bertugas membantu Tim NU dalam mengiventarisasi dan merangkum usulan pembetukan parpol.

Pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan rapat untuk mendefinisikan dan mengelaborasikan tugas-tugasnya. Tanggal 26 - 28 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Asistensi mengadakan konsinyering di Villa La Citra Cipanas untuk membahas usulan pendirian PKB dari para Kiai yang telah berkumpul di Rembang yang di dalam usulannya telah menyerahkan berkas-berkas Platform Partai, AD/ART, Tanda Gambar Partai. Pertemuan ini menghasilkan lima rancangan yaitu:

Partai ini pertama mengikuti pemilu pada 1999 dan 2004 mengikutinya lagi. Partai yang berbasis kaum NU ini sempat mengajukan Gus Dur sebagai presiden yang menjabat dari 1999 sampai pertengahan 2001. Pada tahun 2004, partai ini memperoleh hasil suara 10,57% (11.989.564) dan mendapatkan kursi sebanyak 52 di DPR. Partai Kebangkitan Bangsa mendapat 27 kursi (4,82%) di DPR hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah mendapat sebanyak 5.146.122 suara (4,9%). Ini berarti penurunan besar (50% kursi) dari hasil perolehan pada tahun 2004. Kemudian, pada Pemilu 2014 kemarin, suara partai meningkat dua kali lipat menjadi 9,04% (11.298.957) dengan mendapatkan 47 kursi di DPR-RI.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan pihaknya memasang target masuk sebagai tiga besar perolehan suara Pemilu 2019. "PKB ini tertinggi ada di level partai tengah, dengan pemilihnya 11,5 juta. Kami harap pada 2019 PKB masuk di papan atas. Jadi, bisa menyaingi PDIP, Gerindra, Golkar dan Partai Demokrat,'' katanya.


Editor: Rohmat Haryadi

Rohmat Haryadi
21-02-2018 17:49