Main Menu

PPP: Jusuf Kalla Terganjal UU Jika Maju Kembali Jadi Calon Wapres

Wem Fernandez
26-02-2018 14:47

Sekjen PPP Asrul Sani (kanan). (ANTARA/Sigid Kurniawan/FT02)

Jakarta, Gatra. com - Wacana pencalonan kembali Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden menggelinding pasca rekernas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) di Bali.  Meski dari segi undang-undang, hal itu adalah sebuah pelanggaran.

 

Sekretaris Jendral PPP Arsul Sani mengatakan, maju tidaknya seseorang dalam bursa Pilpres 2019 mendatang harus dilihat pada ketentuan Undang-Undang (UU) yang mengaturnya. Khusus untuk JK, dia terganjal dengan syarat UU. 

 

Merujuk pada Pasal 169 huruf n UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang menetapkan: persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. 

 

Ketentuan syarat itu, sambung Arsul, memberi tafsir hukum atas Pasal 7 UUD 1945 dan menegaskan bahwa maksimal seseorang bisa menjabat selaku presiden dan wakil presiden adalah dua kali periode jabatan. 

 

“Seseorang yang pernah menjabat sebagai wakil presiden (ataupun presiden) lebih dari dua kali – seperti Pak JK – akan terhalang untuk menjadi cawapres lagi,” kata Arsul di Jakarta, Senin, (26/2). 

 

Penjelasan Pasal 169 huruf n tersebut selanjutnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “belum pernah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” adalah yang bersangkutan belum pernah menjabat dalam jabatan yang sama selama dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, walaupun masa jabatan tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.”

 

“Dengan segala hormat saya kepada Pak JK dan  teman-teman PDI-P yang mempunyai aspirasi demikian, saya berpandangan wacana itu sulit diwujudkan karena ada Pasal 7 UUD 1945, dan lebih jelas lagi  terhalang syarat wakil presiden dalam undang-undang terkait pemilihan presiden dan wakil presiden,” pungkasnya

 


Reporter : Wem Fernandez

Editor      : Cavin R. Manuputty

Wem Fernandez
26-02-2018 14:47